Pemerintah Cabut 2.231 Izin Distributor Pupuk Bermasalah, Mafia Pangan Dibersihkan

"Digitalisasi membuat distribusi lebih transparan dan tepat sasaran. Kami ingin subsidi benar-benar diterima petani yang berhak," ujar Mentan Amran.

Pemerintah turut melakukan deregulasi dan penyederhanaan penyaluran pupuk subsidi agar akses petani semakin mudah. Pada era Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 145 regulasi terkait penyaluran pupuk dipangkas untuk mempercepat tata kelola pupuk subsidi.

Selain itu, pemerintah juga menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi hingga 20 persen untuk sejumlah jenis pupuk utama seperti Urea, NPK Phonska, NPK Formula Khusus, ZA, dan pupuk organik.

Mentan Amran menegaskan reformasi distribusi dan deregulasi pupuk merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga produksi pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

"Kalau pupuk mudah diperoleh dan distribusinya bersih, produksi meningkat, petani untung, dan pangan nasional semakin kuat. Itu tujuan utama yang terus kami perjuangkan," tegasnya.

Kementerian Pertanian memastikan pengawasan distribusi pupuk dan pangan akan terus diperketat melalui sinergi bersama Satgas Pangan, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta penguatan pengawasan lapangan guna memastikan tidak ada ruang bagi mafia pangan bermain di sektor strategis nasional. (R)

Kementan Siapkan Anggaran Rp3,6 Triliun untuk Jawa Timur, Perkuat Peternakan dan Ketahanan Pangan

Pemerintah Targetkan Tambah 600 Ribu Sapi Perah hingga 2029

Mentan Amran Siapkan Beasiswa bagi 20 Mahasiswa Palestina

Kementan Percepat Infrastruktur Air Pertanian, Jaga Produksi dan Tingkatkan Indeks Pertanaman

Pemerintah Siapkan Rp17 Triliun untuk Bangun Ekosistem Peternakan Terintegrasi

Kementan Siapkan hingga 2 Juta Hektare untuk Pengembangan Bioetanol Nasional