Jateng Dorong Percepatan Pengesahan RUU Satu Data Indonesia

Semarang (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) guna memperkuat integrasi data nasional sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran.

Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam menerima kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat.

Dalam pertemuan itu, Sumarno berharap proses penyusunan hingga pengesahan RUU SDI dapat dipercepat agar implementasi integrasi data nasional segera terlaksana.

"Semakin cepat undang-undang ini disahkan, maka implementasinya juga akan semakin cepat dirasakan manfaatnya," ujarnya dilansir dari laman Jatengprov.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard menilai keberadaan RUU SDI sangat penting karena berkaitan langsung dengan fondasi pembangunan Indonesia di masa depan.

Menurutnya, data kini telah menjadi bagian dari infrastruktur strategis negara yang menentukan arah kebijakan pembangunan.

"Data bukan lagi sekadar angka dalam laporan administrasi, tetapi menjadi dasar negara memahami kondisi riil masyarakat, menentukan prioritas pembangunan, hingga memastikan program pemerintah tepat sasaran," kata Febrian.

Ia menjelaskan, kualitas pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang dimiliki pemerintah. Namun, saat ini berbagai data sektoral masih berjalan sendiri-sendiri dengan format, standar, dan tata kelola yang berbeda sehingga menyulitkan proses integrasi dan pemanfaatannya.

Karena itu, melalui RUU SDI pemerintah berharap dapat memperkuat kelembagaan, pengawasan, kualitas sumber daya manusia, keamanan data, hingga pengaturan akses dan pemanfaatan data nasional.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan kunjungan ke Jawa Tengah bertujuan menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait pembahasan RUU tersebut.

"Kami ingin mendengarkan pandangan dari akademisi, OPD, dan DPRD agar RUU ini benar-benar sesuai kebutuhan di daerah," ujarnya.

Anggota Baleg DPR RI, Darori Wonodipuro juga mengapresiasi berbagai masukan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. "Banyak masukan baru yang kami peroleh di Jawa Tengah dan nantinya bisa menjadi bagian dalam penyusunan pasal-pasal RUU," katanya. (R)

Pemprov Jateng Pastikan APBD dan Program Pembangunan Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Gubernur Jateng Perkuat Pencegahan LGBTQ Lewat Edukasi dan Layanan Konseling

Wagub Jateng: Pendidikan Agama Jadi Kunci Ketenteraman Masyarakat dan Pembangunan SDM

Pemprov Jateng Petakan Peran Rumah Sakit Daerah, Tak Lagi Fokus Kejar Klasifikasi

Pemprov Jateng Libatkan 1.645 Mahasiswa KKN UGM Perkuat Program Kecamatan Berdaya

Pemprov Jateng Luncurkan Layanan Psikolog Gratis Online untuk Masyarakat