Koperasi Desa Didorong Jadi Pusat Ekonomi Modern dan Terintegrasi

Medan (buseronline.com) - Pemerintah terus mendorong transformasi koperasi desa agar tidak lagi sekadar menjadi tempat simpan pinjam, melainkan berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang modern dan terintegrasi.

Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri Koperasi RI, Ambar Pertiwiningrum dalam diskusi tematik bertajuk "Koperasi Masa Kini: Tantangan atau Peluang?" yang digelar Koperasi Keluarga Pers Indonesia di Aula PLUT UMKM Dinas Koperasi Provinsi Sumut, Medan, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan ini turut menghadirkan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Utara Husaini serta dimoderatori Ketua Koperasi Keluarga Pers Indonesia, Devis Abuimau Karmoy. Sekitar 50 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari anggota koperasi, BPJS Ketenagakerjaan, asosiasi pers, hingga mahasiswa, ikut ambil bagian dalam diskusi tersebut.

Dalam pemaparannya, Prof Ambar menjelaskan bahwa konsep Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) akan diperluas tidak hanya pada layanan simpan pinjam, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan masyarakat desa.

"Koperasi bisa mengelola kebutuhan warga seperti sembako, pupuk untuk petani, layanan kesehatan dasar, hingga membantu pemasaran produk UMKM desa. Yang dibangun adalah ekosistem ekonomi desa," ujarnya.

Ia menekankan, keberhasilan konsep tersebut membutuhkan kolaborasi erat antara masyarakat dan pemerintah desa. Bahkan, kepala desa direncanakan turut berperan sebagai pengawas agar koperasi benar-benar berpihak kepada warga.

Meski demikian, Prof. Ambar mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, antara lain keterbatasan modal, kualitas pengurus yang belum merata, serta pengelolaan data usaha yang belum optimal.

Ia juga menyoroti adanya kesalahpahaman di masyarakat terkait sistem kerja koperasi. "Masih ada anggapan pengurus koperasi digaji pemerintah, padahal koperasi berjalan dari Sisa Hasil Usaha (SHU)," jelasnya.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya data yang akurat dan tertata. Tanpa data potensi desa yang jelas, koperasi akan kesulitan menyusun rencana usaha yang dapat dipercaya oleh perbankan maupun lembaga pembiayaan.

Sementara itu, Husaini dari BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa koperasi juga harus memperhatikan aspek perlindungan sosial. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan koperasi, baik pengurus, pekerja, maupun tenaga proyek, perlu mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Program tersebut meliputi jaminan kecelakaan kerja, santunan kematian, tabungan hari tua, pensiun, hingga jaminan kehilangan pekerjaan.

"Jika terjadi risiko kerja, keluarga tidak langsung jatuh secara ekonomi," kata Husaini.

Ia juga menambahkan bahwa pekerja sektor informal seperti petani dan nelayan yang menjadi anggota koperasi desa dapat ikut dalam perlindungan tersebut.

Dalam diskusi, digitalisasi koperasi juga menjadi perhatian. Pemanfaatan sistem digital dinilai mampu meningkatkan pengelolaan data anggota, potensi desa, serta perencanaan usaha secara lebih transparan dan profesional.

Pemerintah menilai langkah ini penting agar koperasi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi menjadi lembaga usaha yang modern, akuntabel, dan dipercaya oleh lembaga keuangan.

Dengan arah kebijakan tersebut, koperasi desa diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat ekonomi masyarakat sekaligus sistem perlindungan sosial di tingkat desa. (Galung)

Wabup Taput Canangkan Sensus Ekonomi 2026, Ajak Pelaku Usaha Berikan Data Akurat

Sensus Ekonomi 2026 Jadi Kompas Pembangunan Bandung Satu Dekade ke Depan

Prabowo Terima Telepon Mahmoud Abbas, Tegaskan Komitmen Indonesia Dukung Palestina

Presiden Jerman Sebut Indonesia Mitra Strategis dan Faktor Stabilitas di ASEAN

Kemenkes Dorong Pelaku Usaha Kesehatan Berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026

Mentan Amran Tetapkan HAP Telur Rp26.500 per Kilogram, Satgas Pangan Siap Awasi