Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah terus memperkuat pengelolaan sumber daya air sebagai langkah strategis untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan produktivitas pertanian nasional.
Sinergi antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum difokuskan pada percepatan pembangunan serta optimalisasi sistem irigasi guna mendukung peningkatan frekuensi tanam di berbagai wilayah.
Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian, menyampaikan optimisme terhadap kinerja sektor pertanian pada 2026. Ia menilai koordinasi lintas wilayah yang semakin solid, khususnya di Pulau Jawa, menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan nasional.
Baca Juga:
“Kami optimistis tahun ini akan lebih baik. Kerja sama yang terbangun saat ini sudah mengarah pada model percontohan terintegrasi, mulai dari penyiapan air hingga benih. Ini harus terus dilanjutkan dan diperluas ke seluruh Indonesia,” ujar Sam, Rabu (1/4/2026).
Ia menekankan bahwa pengelolaan air yang tepat menjadi kunci dalam budidaya padi. Menurutnya, tanaman padi tidak membutuhkan air berlimpah, melainkan pengaturan air yang optimal agar produktivitas dapat meningkat.
Baca Juga:
“Jika pengelolaan air dan pola tanam bisa disinkronkan, termasuk percepatan tanam pascapanen, maka siklus produksi akan lebih efisien dan hasilnya optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menegaskan pentingnya menjaga semangat seluruh jajaran dalam menghadapi tantangan sektor pertanian, khususnya memasuki periode krusial April hingga Mei.
“Tidak boleh menurunkan semangat kita dalam mempertahankan swasembada yang berkelanjutan. Bulan April dan Mei ini sesuai arahan Menteri Pertanian harus kita jaga bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan program prioritas terus dilakukan, terutama dalam penyelesaian infrastruktur pertanian seperti irigasi, ketersediaan pupuk, serta distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan).
Di sisi lain, Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian, Asmarhansyah, mengingatkan bahwa potensi kekeringan masih akan terjadi pada 2026. Oleh karena itu, percepatan program irigasi seperti irigasi perpompaan, perpipaan, bangunan konservasi, dan jaringan irigasi tersier menjadi prioritas utama.
“Program ini harus dipercepat agar musim kemarau dapat diantisipasi sejak dini. Optimalisasi sarana yang sudah dibangun juga penting, dengan dukungan aktif dari dinas dan penyuluh di lapangan,” jelasnya.
Di tingkat daerah, dilansir dari laman Kementerian Pertanian, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Frans Tavares, mengungkapkan bahwa peningkatan indeks pertanaman masih terkendala ketersediaan air.
“Rata-rata IP di Jawa Tengah masih sekitar 1,8 hingga 1,9. Ini perlu ditingkatkan karena sebagian petani baru dapat menanam satu kali dalam setahun akibat keterbatasan air,” ujarnya.
Dukungan teknis juga diperkuat oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana. Kepala BBWS Pemali Juana, Sudarto, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun peta overlay berbasis spasial sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan.
“Kami mengintegrasikan data potensi kekeringan dengan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan, embung, dan tampungan lainnya. Ini menjadi dasar dalam memprediksi dan menangani kekeringan secara lebih tepat,” jelasnya.
Ia menambahkan, integrasi data tersebut dengan sektor pertanian menjadi kunci dalam memastikan intervensi yang tepat sasaran.
Sejalan dengan arahan Menteri Pertanian, pemerintah daerah juga diminta memperkuat langkah antisipatif, mulai dari pemetaan wilayah hingga optimalisasi pemanfaatan sumber air yang tersedia.
Dengan penguatan pengelolaan air yang terintegrasi, pemerintah optimistis indeks pertanaman dapat meningkat sehingga produksi pangan nasional tetap terjaga di tengah ancaman kekeringan. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting
beritaTerkait
komentar