Bandung (buseronline.com) - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) mengambil langkah antisipatif untuk meminimalkan dampak konflik Iran-Israel bersama Amerika Serikat terhadap sektor perdagangan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mendorong pelaku usaha melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat, Nining Yuliastiani, mengatakan bahwa pihaknya aktif menjembatani pelaku usaha dengan calon pembeli dari pasar nontradisional melalui kegiatan presentasi bisnis (pitching business) secara daring.
“Kami mendorong pelaku usaha melakukan diversifikasi pasar tujuan ekspor agar tidak terkena dampak negatif dari konflik Iran dan Israel bersama Amerika Serikat,” ujar Nining, Selasa (17/3/2026).
Menurutnya, kegiatan pitching tersebut melibatkan Atase Perdagangan serta Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di berbagai negara untuk memperluas akses pasar bagi produk asal Jawa Barat.
Selain itu, dilansir dari laman Jabarprov, Pemdaprov Jabar juga mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional serta memperkuat sistem informasi intelijen pasar guna memberikan informasi terkini terkait regulasi global kepada pelaku usaha.
Saat ini, terdapat 14 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) yang tersebar di kabupaten/kota se-Jawa Barat. Instansi tersebut siap memfasilitasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) agar pelaku usaha dapat memanfaatkan skema preferensi tarif dalam perdagangan internasional.
Upaya peningkatan kapasitas pelaku usaha juga terus dilakukan melalui program pelatihan ekspor bertajuk Export Coaching Program (ECP) yang bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) Kementerian Perdagangan. Selain itu, program pendampingan Produk Potensi Ekspor Jawa Barat (Prospek Pesat) juga akan terus dilanjutkan.
Ke depan, Pemdaprov Jabar akan terus memantau perkembangan situasi geopolitik global guna menjaga daya saing komoditas daerah tetap kompetitif. Pemerintah daerah berharap konflik yang terjadi tidak berkembang menjadi krisis ekonomi global yang berkepanjangan.
Koordinasi intensif juga terus dilakukan dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), guna merumuskan langkah strategis yang tepat.
Nining mengungkapkan bahwa sejumlah pelaku usaha di Jawa Barat telah merasakan dampak langsung dari konflik tersebut, di antaranya lonjakan biaya logistik serta kendala ketersediaan bahan baku akibat waktu pengiriman yang lebih lama.
Selain itu, risiko tinggi di kawasan Timur Tengah membuat perusahaan asuransi enggan memberikan perlindungan terhadap pengiriman ke wilayah tersebut.
“Sebagai contoh, salah satu perusahaan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Jawa Barat mengeluhkan penundaan pengiriman sebanyak 10 kontainer ke kawasan Timur Tengah,” ungkapnya.
Penundaan tersebut bahkan menyebabkan penumpukan stok barang di gudang pabrik akibat adanya permintaan penangguhan pengiriman dari pembeli.
Menyikapi kondisi tersebut, Disperindag Jabar juga menampung masukan dari Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) yang mengusulkan agar kawasan berikat diberikan fleksibilitas untuk menjual hasil produksinya ke pasar domestik, guna membantu industri yang mengalami kesulitan bahan baku impor.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemdaprov Jabar berharap pelaku usaha tetap mampu bertahan dan menjaga kinerja ekspor di tengah ketidakpastian global. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting
beritaTerkait
komentar
