Jakarta (buseronline.com) - Ancaman krisis pangan global kembali menghantui dunia. Laporan terbaru dari World Food Programme (WFP) memperingatkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi mendorong lonjakan jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan akut ke level rekor pada 2026.
Dalam laporan tersebut, WFP memperkirakan hampir 45 juta orang tambahan dapat jatuh ke dalam kondisi rawan pangan akut apabila konflik berkepanjangan dan harga energi global tetap tinggi. Kondisi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan kini menjadi isu strategis global yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan sosial berbagai negara.
Menanggapi hal itu, dilansir dari laman Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa dunia saat ini memang tengah menghadapi ancaman krisis pangan serius, sehingga setiap negara harus memperkuat kemandirian pangannya.
“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” ujar Mentan Amran dalam keterangannya, Minggu (22/3/2026).
Ia menjelaskan, kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran internasional, serta meningkatnya biaya logistik berpotensi memicu inflasi pangan global, seperti yang terjadi saat konflik Rusia–Ukraina pada 2022. Dampak konflik, kata dia, tidak hanya dirasakan di wilayah terdampak, tetapi juga merambat secara luas melalui rantai pasok global.
“Kalau terjadi krisis global, terlebih permasalahan geopolitik dari Iran versus Amerika dan Israel, yang paling aman adalah negara yang bisa memproduksi pangannya sendiri. Itu sebabnya kita harus memperkuat produksi dalam negeri,” jelasnya.
Di tengah ancaman tersebut, Indonesia dinilai berada pada jalur yang tepat menuju kemandirian pangan. Pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun sistem pertanian yang kuat, modern, dan berkelanjutan dengan target swasembada sekaligus menjadi lumbung pangan dunia.
“Kita harus optimistis. Indonesia punya lahan, air, iklim, dan sumber daya manusia. Kalau semua dimaksimalkan, swasembada bukan mimpi,” tegasnya.
Strategi peningkatan produksi dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara bersamaan. Intensifikasi dilakukan dengan peningkatan produktivitas lahan melalui penggunaan benih unggul, mekanisasi, pompanisasi, serta peningkatan indeks pertanaman. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa sebagai sumber produksi baru.
“Mandiri mutlak, swasembada mutlak. Produksi harus naik secara signifikan,” ujar Amran.
Ia juga menegaskan bahwa deregulasi dan transformasi pertanian menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan produksi nasional. Pemerintah telah melakukan reformasi besar-besaran dengan memangkas ratusan regulasi yang dinilai menghambat percepatan sektor pertanian.
“Kalau regulasi terlalu banyak, program tidak akan jalan. Karena itu kita pangkas regulasi yang menghambat agar produksi bisa naik lebih cepat,” katanya.
Salah satu reformasi signifikan dilakukan pada tata kelola pupuk. Mekanisme distribusi yang sebelumnya panjang kini dipangkas menjadi lebih sederhana, sehingga penyaluran menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Dampaknya, biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume meningkat tanpa tambahan anggaran negara.
Selain itu, modernisasi pertanian melalui mekanisasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, mempercepat proses tanam dan panen, serta meningkatkan indeks pertanaman hingga dua sampai tiga kali dalam setahun.
“Modernisasi pertanian membuat biaya produksi turun, panen lebih cepat, dan petani lebih sejahtera,” jelasnya.
Peningkatan kesejahteraan petani juga tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai angka 125, tertinggi sepanjang sejarah. Hal ini diperkuat dengan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram yang mendorong perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani.
“Kalau petani untung, mereka akan semangat menanam. Kalau petani semangat, produksi pasti naik,” tegasnya.
Dari sisi produksi, Indonesia mencatat surplus beras sekitar 34,7 juta ton atau meningkat sekitar 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Cadangan beras pemerintah juga mencapai lebih dari 4 juta ton dan diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan.
Untuk jangka panjang, pemerintah juga mengembangkan optimalisasi lahan rawa sebagai sumber produksi baru, termasuk di wilayah Kalimantan, dengan dukungan sistem irigasi modern.
“Kita sedang menyiapkan lumbung pangan baru untuk memastikan produksi terus meningkat,” ujarnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional semakin kuat di tengah ketidakpastian global. Indonesia bahkan melihat ancaman krisis pangan sebagai peluang untuk memperkuat posisinya sebagai negara mandiri pangan.
“Kita tidak boleh takut krisis pangan global. Justru ini momentum Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia,” pungkas Mentan Amran. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting
beritaTerkait
komentar
