Pemprov Jateng Perkokoh Ketahanan Pangan sebagai Tindak Lanjut Evaluasi BPK

Semarang (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut positif hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kinerja ketahanan pangan daerah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan, seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK akan dibaca secara menyeluruh dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari komitmen memperkuat fondasi ketahanan pangan di Jawa Tengah.

“Kami patut mengapresiasi dan merasa senang dengan koreksi-koreksi yang disampaikan BPK atas kinerja kami di lapangan,” ujar Taj Yasin usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Ketahanan Pangan Pemprov Jateng Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I Tahun Anggaran 2025, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Selasa.

Dalam laporan tersebut, dilansir dari laman Humas Jateng, BPK memberikan tiga catatan utama, yakni terkait pengumpulan dan sinkronisasi data pangan, pelaksanaan program pangan berkelanjutan serta alih fungsi lahan, dan konservasi sumber daya air guna mendukung sistem irigasi produksi padi.

Menurut Taj Yasin, persoalan data menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan penentuan target dan kebijakan ketahanan pangan setiap tahunnya.

“Kalau kita bicara data, ini memang harus kita kerjakan dengan cepat. Data lahan harus disinkronisasi. Dinas Pertanian juga sudah kami minta untuk mengevaluasi alih fungsi lahan serta kondisi lahan yang ada di Jawa Tengah,” jelasnya.

Wagub menegaskan, Pemprov Jateng terus bekerja secara kolaboratif dan kooperatif untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut berpikir strategis agar keterbatasan lahan tidak mengurangi peran Jawa Tengah sebagai salah satu penopang ketahanan pangan nasional.

Salah satu langkah yang ditempuh, lanjut Taj Yasin, yakni menghidupkan kembali lahan-lahan persawahan yang selama ini tidak produktif akibat keterbatasan irigasi dan hanya mengandalkan tadah hujan. Pemprov Jateng mulai berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar aliran irigasi dapat kembali difungsikan.

“Kita kembalikan fungsinya supaya lahan-lahan itu kembali menghasilkan dan mendukung ketahanan pangan,” kata Wagub yang akrab disapa Gus Yasin.

Upaya serupa juga dilakukan di wilayah Kabupaten dan Kota Pekalongan. Lahan pertanian yang sebelumnya terdampak rob dan sempat tidak produktif, kini mulai dikerjakan kembali untuk kegiatan pertanian. Selain itu, Pemprov Jateng juga mendorong peningkatan produktivitas lahan yang masih tersedia.

“Kalau dulu satu hektare panen sekitar 5 sampai 9 ton, ke depan ingin kita dorong bisa lebih dari 10 ton per hektare,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan pihaknya berfokus pada kinerja program-program Pemprov Jateng dalam mendukung ketahanan pangan.

“Secara umum, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan banyak hal yang mendukung ketahanan pangan. Namun tanpa mengurangi capaian yang ada, dari hasil pemeriksaan kami masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki,” ujarnya.

Ia menyoroti persoalan data pangan sebagai catatan utama, terutama terkait sinkronisasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, persoalan alih fungsi lahan pertanian juga dinilai masih memerlukan pembenahan serius.

Menurutnya, ketepatan dan keakuratan data sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan dan penentuan program lanjutan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di Jawa Tengah.

“Data yang akurat akan menentukan kebijakan yang tepat sasaran, sehingga program ketahanan pangan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (R)

Progres Sekolah Rakyat di Medan Capai 73 Persen, Rico Waas: Tercepat di Indonesia

TP PKK Jateng Dorong Pemanfaatan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi

Evann Guessand di Ambang Sejarah, Bisa Raih Dua Gelar Eropa dalam Semusim

Densus 88 Polri Gelar Rakernis 2026, Fokus Antisipasi Radikalisme Digital pada Anak dan Remaja

Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi Mulai Beroperasi Juli 2026

150 Siswa Jabar Jalani Pendidikan Karakter Pancawaluya di Mako TNI Cilandak