Selasa, 26 Mei 2026

Tidak Ada Desa Sangat Tertinggal, Pertumbuhan Ekonomi Jateng Terus Meningkat

Sabtu, 17 Januari 2026 06:16 WIB
Tidak Ada Desa Sangat Tertinggal, Pertumbuhan Ekonomi Jateng Terus Meningkat
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadiri puncak peringatan Hari Desa Nasional di Lapangan Kawasan Kebun Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/1/2026). (Dok/Humas Jateng)
Boyolali (buseronline.com) - Perekonomian desa di Jawa Tengah yang ditopang oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus menunjukkan perkembangan pesat. Bahkan, pada 2025, tidak ada lagi desa yang masuk kategori sangat tertinggal atau terpencil di provinsi ini.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat puncak peringatan Hari Desa Nasional di Lapangan Kawasan Kebun Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Kamis.

Dilansir dari laman Humas Jateng, Gubernur Luthfi memaparkan, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, yaitu 7.810 desa yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Capaian indeks desa pada 2025 menunjukkan 2.208 desa mandiri (28,27%), 3.921 desa maju, 1.666 desa berkembang, serta hanya 15 desa tertinggal yang menjadi prioritas intervensi untuk naik kelas.

“Desa adalah ujung tombak pembangunan daerah maupun nasional. Kita harus memastikan desa terus berkembang, meningkatkan kesejahteraan warganya, dan membuka peluang ekonomi seluas-luasnya,” tegas Luthfi.

Luthfi menjelaskan, Pemprov Jawa Tengah telah menjalankan sejumlah program pembangunan desa yang menunjukkan progres positif. Tercatat ada 154 kawasan perdesaan yang dikembangkan meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, dan peternakan. Selain itu, terdapat 2.331 desa mandiri energi yang terbagi menjadi desa mandiri energi inisiatif, berkembang, dan mapan.

Sektor pariwisata desa juga berkembang pesat, dengan 899 desa dan Kampung Wisata, yang terdiri dari 685 desa wisata rintisan, 173 desa wisata berkembang, dan 39 desa wisata maju.

Program pembangunan desa juga didukung melalui skema Satu OPD Satu Desa Binaan, sebagai strategi penanggulangan kemiskinan. Pada 2025, terdapat 76 desa dampingan dari 49 OPD, sementara pada periode 2019–2025, total desa dampingan mencapai 452 desa dengan anggaran sekitar Rp112,5 M yang bersumber dari APBN, APBD, Dana Desa, dan CSR.

Gubernur Luthfi menekankan peran UMKM sebagai nafas ekonomi desa. “Jumlah UMKM di Jawa Tengah mencapai sekitar 4,2 juta, dengan sekitar 3 juta berada di pedesaan. Beberapa desa bahkan sudah menjadi Desa Ekspor, dengan usaha berskala menengah dan kualifikasi ekspor. Potensi ini harus kita kembangkan lebih maksimal,” ujarnya.

Momentum Hari Desa Nasional ini, lanjut Luthfi, juga menjadi ajang untuk mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi desa di seluruh Jawa Tengah.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Yandri Susanto, menyampaikan bahwa desa merupakan subjek pembangunan sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Hari Desa Nasional menjadi momentum untuk menyatukan energi membangun desa. Kita akan ciptakan ekonomi desa yang bangkit dan tumbuh, sejalan dengan Asta Cita Presiden terkait pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun desa sejatinya membangun Indonesia,” jelasnya.

Capaian positif ini menegaskan bahwa pembangunan desa di Jawa Tengah berjalan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting
beritaTerkait
Bupati Taput Tinjau Pemulihan Infrastruktur dan Lahan Hunian Korban Bencana di Adian Koting
Presiden Prabowo Tiba di Prancis, Awali Kunjungan Resmi Kenegaraan
998 Personel Gabungan Amankan Perayaan Idul Adha di Kota Bandung
BGN Gandeng Polri Usut Dugaan Jual Beli Titik SPPG Program MBG
PKK Jateng Gencarkan Gemarikan untuk Tekan Angka Stunting
Bareskrim dan PLN: Blackout Sumatera Dipicu Cuaca Ekstrem, Tidak Ada Unsur Sabotase
komentar
beritaTerbaru