Semarang (buseronline.com) - Pembangunan yang bermakna tidak selalu ditandai oleh proyek besar dan gemerlap seremoni. Di Jawa Tengah, pembangunan justru diarahkan untuk menyentuh lapisan paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Dari kecamatan, negara dihadirkan untuk menjawab kebutuhan warga secara nyata melalui program Kecamatan Berdaya.
Dilansir dari laman Humas Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menempatkan kecamatan bukan sekadar wilayah administratif, melainkan simpul kehidupan sosial masyarakat. Kecamatan menjadi ruang warga mengakses layanan, mendapatkan perlindungan, mengembangkan potensi, hingga menaruh harapan akan masa depan yang lebih baik.
Sepanjang 2025, gagasan Kecamatan Berdaya mulai diwujudkan. Sebanyak 142 kecamatan di Jawa Tengah ditetapkan sebagai proyek percontohan dan mulai menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat secara terintegrasi, mulai dari perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan peran pemuda.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jawa Tengah, Nadi Santoso, mengatakan Kecamatan Berdaya dirancang sebagai penghubung utama layanan pemerintah dengan masyarakat hingga ke tingkat desa.
“Kecamatan Berdaya adalah jembatan layanan pemerintah ke 8.490 desa dan 576 kecamatan. Melalui kecamatan, negara harus hadir lebih dekat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Nadi Santoso di Semarang, Senin.
Program Kecamatan Berdaya dibangun di atas empat pilar utama. Pilar pertama adalah perlindungan perempuan dan anak melalui penguatan layanan serta pelatihan kader paralegal di tingkat kecamatan. Pilar kedua menyasar pemberdayaan pemuda melalui Kartu Zilenial dan penyediaan sport center sebagai ruang aktualisasi generasi muda. Pilar ketiga berfokus pada perhatian khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas. Sementara pilar keempat menitikberatkan pada penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
Di sektor kepemudaan, Kartu Zilenial menjadi instrumen penting untuk menyiapkan generasi muda agar lebih mandiri dan berdaya saing. Hingga akhir 2025, tercatat lebih dari 12 ribu pemuda milenial dan Gen Z telah memanfaatkan program tersebut, mulai dari pelatihan agribisnis, kewirausahaan, hingga peningkatan keterampilan kerja.
“Anak-anak muda tidak lagi hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi disiapkan sebagai pelaku yang mampu berdiri di atas kaki sendiri,” kata Nadi.
Pada pilar perlindungan perempuan dan anak, Pemprov Jateng menggandeng berbagai pihak, seperti Tim Penggerak PKK, Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW), serta lembaga terkait lainnya. Ratusan kader paralegal dilatih agar kecamatan mampu menjadi garda terdepan dalam pendampingan korban kekerasan, perundungan, dan persoalan sosial lainnya.
“Pelayanan harus paling dekat dengan masyarakat, terutama untuk kesejahteraan sosial, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan,” tegas Nadi Santoso.
Untuk memastikan keberlanjutan program, Kecamatan Berdaya tidak berjalan sendiri. Pemprov Jateng mengonsolidasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar bergerak dalam satu arah. Rapat koordinasi lintas OPD digelar guna memetakan peran dan program yang dapat diimplementasikan hingga tingkat kecamatan.
Targetnya, mulai 2026 setiap OPD telah memiliki kegiatan yang jelas, terukur, dan berorientasi langsung pada penguatan Kecamatan Berdaya. Pemerintah kabupaten/kota juga didorong berperan aktif melalui penguatan kelembagaan dan dukungan OPD setempat.
Selain itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi turut diperkuat melalui pelibatan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Diharapkan, gagasan akademik dapat bersentuhan langsung dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat di kecamatan.
Ke depan, Pemprov Jateng menargetkan seluruh 576 kecamatan di Jawa Tengah berstatus Kecamatan Berdaya pada 2026. Target tersebut diyakini dapat tercapai karena berangkat dari prinsip sederhana, yakni menghadirkan negara sedekat mungkin dengan warganya.
Melalui Kecamatan Berdaya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya menghadirkan wajah negara yang lebih membumi. Negara tidak hanya hadir melalui kebijakan di atas kertas, tetapi berjalan menyusuri kecamatan, mengetuk pintu-pintu desa, dan menyapa warganya dengan layanan yang nyata dan berdaya guna. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting
beritaTerkait
komentar
