Pemkab Garut Permudah Akses Modal bagi UMKM

Garut (buseronline.com) - Pemerintah Kabupaten Garut memastikan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan semakin mudah dan terarah melalui penguatan program keuangan daerah serta implementasi regulasi terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Komitmen ini dibahas dalam pertemuan antara Bupati Garut Abdusy Syakur Amin dan OJK di Ruang Rapat Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Jumat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyampaikan apresiasi terhadap paparan OJK mengenai kondisi ekonomi Garut dari perspektif keuangan. Menurutnya, informasi tersebut menjadi dasar penting dalam memperkuat kebijakan ekonomi lokal yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

“Kami bicara tentang upaya yang lebih fokus kepada pemberdayaan UMKM dan juga mengenai komoditi-komoditi yang menjadi perhatian pemerintah,” ujar Bupati.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah mendorong langkah konkret untuk memperluas akses pembiayaan, khususnya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah yang dinilai dapat menjadi solusi bagi UMKM yang masih menghadapi keterbatasan modal.

“Bunganya sangat murah sekali menurut saya. Kita harap ini akan tersosialisasikan di masyarakat sehingga tidak ada alasan lagi terkait keterbatasan sumber dana,” tegasnya.

Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman, menyampaikan bahwa Garut memiliki potensi ekonomi yang kuat, mulai dari sektor pariwisata, pertanian, hingga komoditas unggulan daerah. Ia mengapresiasi capaian penyaluran KUR Garut yang berada pada posisi ketiga tertinggi di Jawa Barat.

Namun demikian, Darwisman menilai inklusi keuangan di Garut masih perlu ditingkatkan karena banyak pelaku UMKM yang belum memiliki akses memadai terhadap layanan perbankan.

Ia menyebutkan sejumlah strategi untuk memperluas akses keuangan, termasuk penguatan literasi keuangan konvensional maupun syariah. Hal ini relevan mengingat Garut memiliki lebih dari 1.477 pondok pesantren yang berpotensi menjadi motor edukasi keuangan berbasis syariah.

“Inklusi keuangan menjadi kunci peningkatan kualitas pembangunan seperti penurunan kemiskinan, pengangguran, stunting, dan peningkatan IPM,” ungkap Darwisman.

Darwisman juga menjelaskan bahwa terbitnya POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM akan dimanfaatkan untuk menciptakan ekosistem keuangan bagi komoditas unggulan Garut, seperti domba, susu sapi perah, sapi pedaging, daging ayam, pisang, kopi, dan kentang.

Selain membuka ruang pembiayaan yang lebih luas, regulasi tersebut diyakini dapat menghubungkan UMKM dengan akses modal yang lebih terjangkau dan berkelanjutan.

Dalam aspek kualitas kredit, Darwisman menilai Kabupaten Garut memiliki tingkat kesehatan yang baik. Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) tercatat berada di angka 3,88%, yang menurutnya menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban kepada perbankan.

“Ini menunjukkan masyarakat Kabupaten Garut ternyata masyarakat yang sangat taat dan patuh untuk membayar kewajibannya kepada perbankan,” kata Darwisman.

Tingkat kepatuhan ini, tambahnya, menjadi modal penting bagi dunia perbankan untuk semakin percaya menyalurkan pembiayaan kepada UMKM sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertemuan ini menjadi langkah konkret Pemkab Garut bersama OJK untuk memastikan pemerataan akses keuangan serta mendorong UMKM lokal semakin berdaya dan kompetitif. (R)

Bupati Taput Tinjau Pemulihan Infrastruktur dan Lahan Hunian Korban Bencana di Adian Koting

Presiden Prabowo Tiba di Prancis, Awali Kunjungan Resmi Kenegaraan

998 Personel Gabungan Amankan Perayaan Idul Adha di Kota Bandung

BGN Gandeng Polri Usut Dugaan Jual Beli Titik SPPG Program MBG

PKK Jateng Gencarkan Gemarikan untuk Tekan Angka Stunting

Bareskrim dan PLN: Blackout Sumatera Dipicu Cuaca Ekstrem, Tidak Ada Unsur Sabotase