Wamenkeu Suahasil Tekankan Kesesuaian RKP 2026 dengan Arah Presiden dan Prioritas Nasional

Jakarta (buseronline.com) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan pentingnya keselarasan antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 dengan prioritas nasional dan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) dan Kick Off Meeting Penyusunan RKP Tahun 2026 di Jakarta, Senin.

Menurut Wamenkeu, penyusunan anggaran ke depan harus mengalami perubahan mendasar, yaitu dimulai dari desain program, bukan dari belanja operasional seperti yang lazim dilakukan selama ini.

“Biasanya dalam penyusunan anggaran kita mulai dari operasional, baru sisanya untuk program. Sekarang harus dibalik. Mulai dari program dulu, lalu lihat operasional yang dibutuhkan untuk menjalankannya,” ujar Suahasil.

Ia menambahkan, pola pikir baru ini penting agar setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar dialokasikan untuk program yang konkret, berdampak, dan berpihak pada masyarakat.

Wamenkeu juga menegaskan peran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai dirigen dalam proses sinkronisasi antar kementerian dan lembaga agar penyusunan program menjadi lebih terpadu dan sinergis.

“Kalau kita mau menjalankan program seperti Sekolah Rakyat atau Makan Bergizi Gratis, harus jelas mana belanja operasional dan mana belanja non-operasionalnya. Ini harus terukur dan terstruktur,” tegasnya.

Lebih lanjut, Suahasil mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk meninggalkan pola kerja business as usual dan mengadopsi pendekatan baru yang lebih terfokus pada hasil serta kebermanfaatan publik.

“RKP 2026 harus menjadi pedoman cara kerja baru, bukan hanya sekadar rutinitas tahunan,” imbuhnya.

RKP merupakan dokumen strategis tahunan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, bersama dengan dokumen Kondisi Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang rencananya akan disampaikan kepada DPR pada 20 Mei mendatang.

Dalam pemaparannya, Wamenkeu menyampaikan bahwa penekanan utama dalam RKP 2026 mencakup lima direktif Presiden dan program-program prioritas yang konkret, terukur, serta berdampak langsung pada masyarakat.

Beberapa prioritas nasional tahun 2026 antara lain kedaulatan pangan dan energi, ekonomi yang produktif dan inklusif, deregulasi dan kepastian hukum, pertahanan semesta, serta pengentasan kemiskinan dan fiskal adaptif.

Program konkret dalam prioritas tersebut mencakup optimalisasi Bulog, pembangunan lumbung pangan (food estate), peningkatan bauran energi terbarukan, pengembangan SPAM terintegrasi, hingga pengelolaan sampah. Selain itu juga termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan renovasi sekolah dan rumah sakit daerah, digitalisasi pendidikan, serta program pembangunan tiga juta rumah dan koperasi desa merah putih.

Dengan pendekatan baru tersebut, pemerintah berharap RKP 2026 tidak hanya menjadi dokumen formalitas, namun menjadi acuan nyata dalam membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. (R)

Polri Siapkan Posko Khusus untuk Permudah Pengurusan Dokumen Korban Kebakaran Kemayoran

Polri dan PLN Perkuat Pengamanan Jantung Kelistrikan Jateng-DIY Melalui Bintek Sistem Manajemen Pengamanan

KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Negara Rugi Rp622 Miliar

Operasi Patuh 2026 Ditunda, Korlantas Polri Masih Lakukan Evaluasi

Kader PKK Karanganyar Diajari Olah Lele Tanpa Amis dan Budikdamber untuk Ketahanan Pangan Keluarga

Wamendikdasmen Dorong Guru Menjadi Arsitek Pembelajaran Melalui Pendekatan Deep Learning