Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru, Anggaran Naik Rp16,7 T

Jakarta (buseronline.com) - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada negara yang dapat mencapai keberhasilan tanpa peran guru. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara puncak peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta, Kamis.

Presiden menyatakan bahwa pendidikan merupakan kunci utama bagi kebangkitan sebuah bangsa. “Guru adalah tonggak berdirinya sebuah negara. Negara yang berhasil dan makmur adalah negara yang memiliki sistem pendidikan yang baik,” ujar Presiden.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa guru adalah garda terdepan dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya dukungan anggaran negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Maka, APBN #UangKita difokuskan juga untuk pendidikan, salah satunya melalui peningkatan kesejahteraan guru,” ungkap Menkeu.

Pemerintah telah meningkatkan anggaran kesejahteraan guru ASN dan non-ASN pada tahun 2025 sebesar Rp16,7 T, sehingga totalnya menjadi Rp81,6 T.

Selain itu, APBN juga mengalokasikan dana sebesar Rp17,15 T untuk rehabilitasi, renovasi, dan perbaikan 10.440 sekolah baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia pada 2025.

“Upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas pendidikan tidak akan berhenti di sini. Kami di Kementerian Keuangan akan terus mendukung segala niatan baik demi meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia,” tegas Sri Mulyani.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan bermutu demi masa depan Indonesia yang lebih cerah. (R)

Perang Obor Jepara Kembali Digelar, Ribuan Warga Padati Tegalsambi

PHHB GBKP Setia Budi Medan Kunjungi YKPD Alpha Omega Kabanjahe

RSUD Tidar Magelang Peringati HUT ke-94, Perkuat Komitmen Pelayanan Kesehatan

Pentas Pelajar 2026 Jadi Ajang Kreativitas dan Persahabatan Pelajar Indonesia

Dedi Mulyadi Tegaskan Tak Ada Titip-Menitip dalam Penerimaan Siswa Sekolah Maung

Pemprov Jateng Dorong Kajian Obligasi Daerah untuk Pembiayaan Pembangunan