Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Temef: Air Kunci Kemakmuran NTT

Nusa Tenggara Timur (buseronline.com) - Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu.

Proyek yang menelan biaya Rp27 T ini diharapkan dapat mengairi sekitar 4.500 hektare sawah, memberikan dampak signifikan bagi sektor pertanian di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Jokowi menekankan bahwa air merupakan kebutuhan vital, terutama di NTT. "Kunci kemakmuran di NTT adalah air. Tanpa air, jangan membayangkan provinsi kita ini akan makmur dan sejahtera," ujar Presiden.

Bendungan Temef, yang memiliki luas genangan 298 hektare dan kapasitas tampung 45 juta meter kubik, akan sangat bermanfaat bagi petani untuk menanam berbagai komoditas seperti padi, jagung, dan ketela. Selain itu, bendungan ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Malaka.

Proyek ini melengkapi sejumlah bendungan lain yang telah dibangun pemerintah dalam sepuluh tahun terakhir, seperti Bendungan Rotiklot, Bendungan Raknamo, dan Bendungan Napun Gete.

Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi menginstruksikan Gubernur NTT dan Bupati Timor Tengah Selatan untuk memanfaatkan bendungan ini demi kesejahteraan masyarakat setempat. "Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya resmikan Bendungan Temef," pungkasnya.

Peresmian ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, serta Pj Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto. (R)

Taput Jadi Pelopor Digitalisasi Bansos, Luhut Tinjau Langsung Program Perlinsos Digital di Siborong-borong

Menkes Targetkan Temukan 37 Ribu Kasus Kusta untuk Percepat Eliminasi Nasional

Pemprov Jateng Pastikan APBD dan Program Pembangunan Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Tas Karakter Bright Gas Viral di Jakarta Fair 2026, Dongkrak UMKM dan Serap Tenaga Kerja

Pendaftaran TKA dan Asesmen Nasional 2026 Dimajukan, Sekolah Diminta Segera Perbarui Data Siswa

Bandung dan Pekanbaru Sepakati Kerja Sama Penguatan Pelayanan Publik dan Peningkatan PAD