Sabtu, 21 November 2026

TAPD dan Banggar DPRD Sumut Sepakati Penambahan Anggaran APBD 2027 Rp10,5 Miliar

Sabtu, 21 November 2026 18:25 WIB
TAPD dan Banggar DPRD Sumut Sepakati Penambahan Anggaran APBD 2027 Rp10,5 Miliar
Rapat sinkronisasi dan finalisasi yang berlangsung di Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (19/11/2026).

Medan (buseronline.com) - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyepakati penambahan proyeksi pendapatan dan belanja daerah masing-masing sebesar Rp10,5 miliar dalam finalisasi rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat sinkronisasi dan finalisasi yang berlangsung di Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, pada 19 November 2026.

Rapat dipimpin Ketua Banggar DPRD Sumut Ihwan Ritonga dan dihadiri Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor selaku Ketua TAPD bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam pemaparannya, Timur Tumanggor mengatakan, penyesuaian anggaran dilakukan setelah melalui proses sinkronisasi dan pembahasan bersama komisi-komisi DPRD Sumut selama beberapa minggu terakhir.

Ia menjelaskan, rancangan KUA-PPAS 2027 yang sebelumnya sebesar Rp12,096 triliun mengalami penambahan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp10,5 miliar.

Penambahan tersebut berasal dari tiga komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni pajak daerah sebesar Rp4 miliar, retribusi daerah Rp5,5 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp1 miliar.

"Setelah kita lakukan finalisasi dan sinkronisasi, pendapatan daerah menjadi Rp12 triliun lebih, atau bertambah sebesar Rp10.500.000.000," ujar Timur.

Seiring peningkatan pendapatan tersebut, belanja daerah juga bertambah Rp10,5 miliar, dari sebelumnya sekitar Rp12,221 triliun menjadi Rp12,232 triliun.

Sementara itu, pendapatan transfer masih mengacu pada surat Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Penyesuaian juga dilakukan pada struktur belanja, yakni belanja operasi berkurang Rp50 miliar, sedangkan belanja transfer, khususnya Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), bertambah Rp60,5 miliar.

Untuk pembiayaan Tahun Anggaran 2027, proyeksi penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp125 miliar tanpa pengeluaran pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan neto tercatat Rp125 miliar dan SiLPA tahun berkenaan diproyeksikan nol.

Selain membahas struktur anggaran, rapat juga menyinggung penataan organisasi dan anggaran perangkat daerah, termasuk peralihan anggaran serta 35 tenaga alih daya (outsourcing) akibat pemisahan urusan Sumber Daya Air (SDA) dari Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Pembahasan turut mencakup pencairan hibah bidang kesejahteraan rakyat (Kesra), seperti bantuan rumah ibadah dan lembaga pendidikan. Hibah yang memenuhi ketentuan Tahun Anggaran 2026 akan dicairkan sesuai aturan, sedangkan yang belum memenuhi persyaratan akan dianggarkan pembayarannya pada Tahun Anggaran 2027.

Di akhir rapat, pimpinan meminta persetujuan peserta terhadap hasil finalisasi KUA-PPAS 2027. Seluruh peserta rapat menyetujui hasil pembahasan tersebut untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai tahapan penyusunan anggaran daerah. (P3)

Editor
: Administrator
beritaTerkait
Kemendikdasmen Kucurkan Rp5,61 Triliun untuk Pemulihan Sekolah Pascabencana di Sumatera dan NTT
Bobby Nasution Ajukan Dua Ranperda, Bidik Penguatan PAD dan Perlindungan Hukum Warga Miskin
Pendapatan Daerah Sumut 2027 Ditargetkan Rp12,09 Triliun, Naik 3,71 Persen
Asahan Perkuat Pendidikan Antikorupsi, Gandeng Jaksa hingga Manfaatkan Podcast
Dekranasda Sumut Siapkan Lima Program Prioritas 2027 untuk Perluas Pasar Produk Kerajinan
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Jalan di Sumatera Utara
komentar
beritaTerbaru