Inflasi Sumut Terendah Keempat Nasional, Capai 2,71 Persen

Medan (buseronline.com) - Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat inflasi sebesar 2,71 persen secara year on year (yoy) pada September 2026. Capaian tersebut menempatkan Sumut sebagai daerah dengan tingkat inflasi terendah keempat secara nasional.

Kepala Biro Perekonomian Sumut Evan Botung Daulay mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), posisi tersebut berhasil dipertahankan Sumut selama dua bulan terakhir.

"Sumut dari data BPS, nomor empat terendah se-Indonesia," ujar Evan dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Anjungan Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, pada 6 Oktober 2026.

Selain inflasi tahunan, inflasi Sumut secara month to month (mtm) pada September 2026 tercatat sebesar 0,14 persen.

Menurut Evan, salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk menjaga inflasi tetap terkendali adalah melalui gerakan pangan murah.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.

Biro Perekonomian Sumut juga menjalankan berbagai kebijakan dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.

Upaya tersebut meliputi menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah terpenuhi, serta mengendalikan harga eceran tertinggi (HET) sejumlah bahan pokok.

"Ini sesuai arahan Pak Gubernur untuk menjaga kestabilan harga," katanya.

Evan mengatakan, pengendalian inflasi juga menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Sumut berada di kisaran 5 persen, sementara pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada 2029.

Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Sumut menerapkan kebijakan ekonomi melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kebijakan ekonomi selalu kami jalankan dengan berkolaborasi," ujarnya.

Pemprov Sumut, lanjut Evan, juga rutin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan intervensi. Pengendalian harga dilakukan melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Langkah tersebut mencakup intervensi pasar, pengamanan pasokan pangan, serta pelaksanaan pasar murah apabila terjadi potensi kenaikan harga.

"Kami berusaha untuk menjaga agar pasokan ini tetap terjaga di pasar, tidak ada yang namanya kelangkaan lagi," kata Evan.

Ia menambahkan, Pemprov Sumut juga mengandalkan BUMD yang bergerak di sektor pangan untuk melakukan intervensi ketika mulai muncul indikasi kelangkaan dan menjaga pasokan tetap tersedia di pasar. (P3)

Pemkab Taput Salurkan Bantuan Rp267,45 Juta kepada 32 KK Terdampak Bencana

Bobby Nasution Ajak IKM Sumut Perkuat Ekonomi Keumatan dan Industri Halal

KPK Temukan 41 Anomali Tata Kelola Pemda Sumut, PBJ Paling Rawan

Inflasi Medan Juli 2026 Terendah di Sumut, Pemko Perkuat Pengendalian Harga

Bupati Tapanuli Utara Ajak Masyarakat Kembangkan Pariwisata Pulau Sibandang

BPS: Jawa Barat Alami Deflasi 0,05 Persen pada Juli 2026, Dipicu Turunnya Harga Bahan Pokok