Pelunasan Obligasi BLBI Rp218,3 Triliun Tak Hapus Hak Tagih Negara

Jakarta (buseronline.com) - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Suahasil Nazara menegaskan pelunasan utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) tidak menghapus hak tagih negara terhadap para debitur maupun obligor BLBI.

Dilansir dari laman Kemkeu, menurut Suahasil, pemerintah tetap akan mengejar kewajiban para debitur dan obligor yang berkaitan dengan penanganan krisis ekonomi 1997-1998.

"Pelunasan ini tidak mengurangi hak tagih negara atas kewajiban dari para obligor atau debitur BLBI. Pemerintah akan terus melanjutkan penagihan kewajiban kepada debitur dan obligor tersebut," ujar Suahasil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada 22 September 2026.

Ia menjelaskan, pelunasan sebesar Rp218,3 triliun yang telah diselesaikan pada 24 Agustus 2026 merupakan penyelesaian hubungan utang-piutang antara pemerintah dan Bank Indonesia sebagai sesama lembaga negara.

Namun, penyelesaian utang tersebut tidak berkaitan dengan kewajiban hukum para obligor dan debitur BLBI. Hak tagih negara terhadap pihak-pihak yang masih memiliki kewajiban tetap berlaku.

Setelah masa tugas Satuan Tugas (Satgas) BLBI berakhir pada akhir 2024, proses penagihan kini dilakukan secara kelembagaan oleh Kementerian Keuangan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2026 sebagai salah satu landasan hukum dalam mengoptimalkan pengembalian aset negara.

Suahasil menyebut pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah untuk mengejar aset dan kewajiban para debitur maupun obligor BLBI. Upaya tersebut dilakukan melalui penagihan aktif hingga tindakan pemancangan dan penyitaan aset.

"Ada banyak cara. Jadi termasuk dalam berbagai macam bentuk ya, penagihan aktif. Kemudian teman-teman di DJKN banyak melakukan apa namanya pemancangan, penyitaan," katanya.

Selain Kementerian Keuangan, Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga terkait turut dilibatkan untuk melacak serta mengamankan aset yang berkaitan dengan kewajiban para debitur dan obligor BLBI.

Suahasil menegaskan, setiap dana yang berhasil dikembalikan melalui proses penagihan akan masuk ke kas negara melalui APBN. Dana tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan mendukung kesejahteraan rakyat.

"Kita berharap bahwa kewajiban-kewajiban ini akan terus kita kejar. Dan kemudian kita gunakan pengembaliannya untuk betul-betul kemaslahatan masyarakat kita melalui APBN," tegasnya. (R)

APBN hingga Agustus 2026 Tetap Kuat, Defisit Rp240,1 Triliun

Menkeu: Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Gejolak Global

Menkeu Sebut Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Gejolak Global

Suahasil Nazara Tegaskan APBN Harus Sehat dan Kredibel

Komisi XI DPR Setujui Anggaran Kemenkeu 2027 Rp49,80 Triliun

Pemerintah Dorong Investasi Berkualitas untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi