Komisi VII DPR RI Kunjungi Tapanuli Utara, Soroti Penyaluran KUR dan Pemulihan UMKM

Tarutung (buseronline.com) - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus mendorong penguatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, UMKM, industri kerajinan, dan pariwisata. Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Tapanuli Utara, Kamis (3/9/2026).

Kunjungan kerja yang dipimpin Dr Saleh Partaonan Daulay tersebut berlangsung di Aula Martua, Kantor Bupati Tapanuli Utara. Pertemuan tersebut membahas pengawasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta percepatan pemulihan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat dalam kesempatan itu memaparkan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki daerahnya. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor utama, selain industri kerajinan ulos dan pariwisata religi.

Menurut Bupati, pemerintah daerah saat ini terus mendorong modernisasi pertanian melalui mekanisasi serta hilirisasi komoditas unggulan daerah. Beberapa komoditas yang menjadi perhatian di antaranya kopi, jagung, dan durian lokal.

"Fokus utama kami adalah membawa Tapanuli Utara menuju daerah yang bertani dan modern. Melalui program mekanisasi dan hilirisasi, kami ingin memfasilitasi para petani dan pengrajin agar produktivitas serta kesejahteraan mereka semakin meningkat," ujar Jonius.

Selain pengembangan komoditas unggulan, persoalan permodalan juga menjadi perhatian Pemkab Tapanuli Utara. Sejumlah pelaku usaha lokal masih menghadapi kendala dalam memperoleh akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.

Karena itu, pemerintah daerah menyatakan siap memberikan pendampingan kepada masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, sehingga penyaluran bantuan dan modal usaha dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyambut baik langkah yang dilakukan Pemkab Tapanuli Utara. Ia menegaskan bahwa program KUR merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan UMKM.

Saleh meminta pihak perbankan agar menjalankan ketentuan penyaluran KUR sesuai aturan dan tidak memberikan persyaratan yang justru menyulitkan masyarakat.

"Penyaluran KUR untuk plafon hingga Rp100 juta tidak boleh memakai agunan tambahan. KUR ini dirancang untuk mengembangkan ekonomi rakyat kecil, sehingga aksesnya harus dipermudah agar perekonomian masyarakat di daerah bisa bangkit," tegas Saleh.

Ia berharap pengawasan terhadap penyaluran KUR dapat terus diperkuat sehingga pembiayaan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan digunakan untuk kegiatan produktif.

Dalam kunjungan tersebut, Saleh Partaonan Daulay didampingi sejumlah anggota Komisi VII DPR RI, di antaranya Lamhot Sinaga.

Sementara Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat didampingi Wakil Bupati Deni Lumbantoruan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Henry Sitompul.

Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam memperluas akses permodalan, mengembangkan UMKM, serta meningkatkan produktivitas masyarakat Tapanuli Utara. (Galung)

Pemkab Toba Gandeng Korea Selatan Kembangkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Mahasiswa Indonesia Antusias Sambut Presiden Prabowo di Vladivostok, Rusia

Gerakan Pangan Murah Digelar di Tarutung, Harga Beras hingga Telur di Bawah Pasaran

Prabowo Tegaskan Transformasi Bangsa Berfokus Angkat Rakyat dari Kemiskinan

Bupati Taput Jemput Bola ke BBWS Sumatera II, Percepatan Infrastruktur SDA Jadi Prioritas

Tim Peneliti Seskoad Evaluasi Program Unggulan Kasad di Tapanuli Utara