Pemprov Sumut Optimistis PAD Pajak MBLB Bisa Tembus Rp5 Miliar per Tahun

Ia menegaskan pelaku penambangan tanpa izin dapat dijerat Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan denda hingga Rp100 miliar.

Selain penegakan hukum, Pemprov Sumut juga mendorong pendekatan komprehensif, termasuk solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada aktivitas tambang ilegal.

"Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan pengawasan, tumpang tindih regulasi, serta faktor sosial ekonomi masyarakat," kata Dedi.

Pemprov Sumut ke depan akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan pengawasan dan optimalisasi penerimaan pajak dari sektor MBLB. (P3)

Pemprov Sumut dan DPRD Perkuat Sinergi Susun Arah Pembangunan 2027

Pemprov Sumut Dorong GAMKI Jadi Mitra Strategis Pembangunan Daerah

Pemprov Sumut Pastikan Perubahan APBD 2026 Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

Pemprov Sumut Siapkan Program Kampung Kreatif Sumut Berkah, Dorong Pemerataan Pembangunan Desa

Pemprov Sumut Gelar Gerakan Pangan Murah Serentak, Harga Sembako Ditekan

Pemprov Sumut Optimalkan 21 Daerah Irigasi, Target Tambah 5.050 Hektare Lahan Pertanian