Stok Beras Nasional Capai Rekor Tertinggi, Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Kian Kuat

Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah mencatat capaian signifikan di sektor pangan nasional. Hingga 18 Mei 2026, serapan beras nasional telah mencapai 2,8 juta ton atau sekitar 70 persen dari target 4 juta ton tahun ini.

Sementara stok beras nasional menembus 5,37 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Capaian tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

"Serapan beras Januari hingga 18 Mei mencapai 2,8 juta ton dan stok nasional mencapai 5,37 juta ton. Ini merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia," ujar Sudaryono dilansir dari laman Kementan.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan ketahanan pangan Indonesia semakin kuat di tengah berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim dan konflik internasional yang memengaruhi pasokan pangan dunia.

Pemerintah, kata dia, terus memperkuat kemandirian pangan nasional melalui penyerapan gabah, perlindungan petani, serta penguatan cadangan beras pemerintah.

"Indonesia terus memperkuat kemandirian pangan nasional agar kebutuhan masyarakat tetap terjamin dalam kondisi apa pun," katanya.

Sudaryono yang juga menjabat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia mengungkapkan, produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton. Jumlah tersebut meningkat 4,07 juta ton atau 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia menyebut peningkatan produksi tidak terlepas dari arahan Presiden, dukungan DPR RI, dan kerja keras petani di seluruh Indonesia. "Produksi beras tahun 2025 mencapai 34,69 juta ton atau naik 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya," jelasnya.

Meski stok beras meningkat, pemerintah tetap mewaspadai ancaman musim kemarau panjang pada 2026. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, musim kemarau dimulai sejak April di wilayah Nusa Tenggara dan diperkirakan meluas ke berbagai daerah lain dengan puncak kemarau pada Agustus.

Untuk mengantisipasi dampak terhadap produksi pangan, pemerintah memperkuat cadangan beras nasional guna menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026-2029.

Melalui kebijakan tersebut, Perum Bulog ditargetkan menyerap gabah setara 4 juta ton beras dengan harga pembelian gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani.

Di sisi lain, perlindungan terhadap petani juga diperkuat melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Saat ini, rata-rata harga gabah di tingkat petani mencapai Rp6.815 per kilogram atau sekitar 4,85 persen di atas HPP yang ditetapkan pemerintah.

Kementerian Pertanian optimistis target serapan beras dapat tercapai karena potensi panen nasional masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Pada Mei 2026, potensi panen diperkirakan mencapai 929 ribu hektare atau setara 2,75 juta ton beras, sedangkan Juni diperkirakan mencapai 841 ribu hektare atau setara 2,47 juta ton beras.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat cadangan pangan nasional.

Menurutnya, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang kini melampaui 5 juta ton menunjukkan kinerja pemerintah semakin kuat dalam menjaga stabilitas pangan dan harga gabah petani. "Hingga Mei 2026 stok CBP telah melampaui 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah," ujarnya.

Meski demikian, DPR RI mengingatkan pemerintah agar tetap mewaspadai ancaman krisis pangan global akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, dan gangguan perdagangan internasional. (R)

Guru PPPK Paruh Waktu Bisa Ikut Seleksi Jadi PPPK Penuh Waktu Mulai 2027

Anggota Komisi IX DPR RI Dorong Keluarga Indonesia Terencana untuk Wujudkan Generasi Emas 2045

Pemkab Garut, BMKG, dan Komisi V DPR RI Gelar Sekolah Lapang Gempabumi Tingkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat

RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia Disepakati Lanjut ke Paripurna DPR

KPK Siap Tarik Kembali Aset Rampasan Korupsi yang Tak Dirawat

Jateng Jadi Role Model Nasional CKG, Program Speling Dongkrak Partisipasi Masyarakat