Selasa, 26 Mei 2026

Masih Ada Pekerja PBI Pemerintah, Pemprov Sumut Dorong Perusahaan Patuhi Pendaftaran BPJS

Minggu, 01 Februari 2026 09:06 WIB
Masih Ada Pekerja PBI Pemerintah, Pemprov Sumut Dorong Perusahaan Patuhi Pendaftaran BPJS
Jajaran Pemprov Sumatera Utara bersama instansi terkait berfoto bersama usai konferensi pers terkait kepatuhan perusahaan dalam pendaftaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi pekerja, di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (29/1/2026
Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) meminta seluruh perusahaan untuk menanggung jaminan kesehatan pekerjanya secara benar dan sesuai aturan.

Pasalnya, masih ditemukan pekerja yang seharusnya menjadi tanggungan perusahaan, namun iuran BPJS Kesehatannya dibebankan pada pemerintah sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran).

“Kami banyak menemukan di lapangan peserta BPJS yang dibiayai pemerintah, baik pusat maupun daerah, ternyata adalah pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Menurut kami, seharusnya jaminan kesehatannya menjadi tanggung jawab pemberi kerja,” ujar Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rijal Lubis, dalam konferensi pers di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Kamis.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, dilansir dari laman Diskominfo Sumut, pemerintah daerah Sumut membiayai iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 3.991.307 jiwa, atau sekitar 25,65 persen dari total penduduk. Sementara itu, Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) tercatat 2,4 juta jiwa.

Kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Namun, menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Yuliani Siregar, masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya. Dari sekitar 125 ribu pekerja yang terdata, hanya 28 ribu yang telah didaftarkan oleh perusahaan.

“Masih ada pekerja yang tidak didaftarkan oleh perusahaan, tapi akhirnya ditanggung dari APBN, APBD provinsi atau kabupaten/kota. Itu sebenarnya sudah menyalahi aturan, seharusnya ditanggung oleh pelaku usaha, pemberi kerja,” jelas Yuliani.

Pemprov Sumut menegaskan perlunya pengawasan dan edukasi kepada perusahaan, khususnya usaha menengah ke bawah, agar kepatuhan terhadap regulasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan meningkat. Hal ini dinilai penting untuk memastikan pekerja memperoleh perlindungan kesehatan yang layak tanpa membebani anggaran negara. (R)
Editor
: EM Bukit MKes
beritaTerkait
Bupati Taput Tinjau Pemulihan Infrastruktur dan Lahan Hunian Korban Bencana di Adian Koting
Presiden Prabowo Tiba di Prancis, Awali Kunjungan Resmi Kenegaraan
998 Personel Gabungan Amankan Perayaan Idul Adha di Kota Bandung
BGN Gandeng Polri Usut Dugaan Jual Beli Titik SPPG Program MBG
PKK Jateng Gencarkan Gemarikan untuk Tekan Angka Stunting
Bareskrim dan PLN: Blackout Sumatera Dipicu Cuaca Ekstrem, Tidak Ada Unsur Sabotase
komentar
beritaTerbaru