Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengalokasikan anggaran sebesar Rp472 M pada tahun 2026 untuk Program Berobat Gratis (Probis). Anggaran tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan kesehatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut, Andriza Rifandi, mengatakan total anggaran perlindungan sosial bidang kesehatan yang disiapkan Pemprov Sumut tahun ini mencapai lebih dari Rp800 M.
“Untuk tahun ini ada sekitar Rp800 M lebih anggaran yang sudah kita alokasikan untuk keseluruhan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, juga jaminan kematian,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Kamis.
Dari total tersebut, sebesar Rp472 M difokuskan untuk program berobat gratis bagi masyarakat. Sementara Rp377 M lainnya dialokasikan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi tenaga kerja di bawah naungan Pemprov Sumut.
Menurut Andriza, dilansir dari laman Diskominfo Sumut, Pemprov Sumut menerapkan strategi pengelolaan anggaran dengan memisahkan belanja wajib dan mengikat, belanja prioritas, serta belanja pendukung. Program Universal Health Coverage (UHC) termasuk dalam kategori belanja wajib dan mengikat sehingga menjadi prioritas utama.
“Dalam klasifikasi belanja ini Program UHC termasuk dalam belanja wajib dan mengikat. Sehingga Pemprov Sumut sangat konsern memenuhi alokasi anggaran tersebut, apalagi sudah diatur dalam undang-undang bahwa pemerintah harus mengalokasikan porsi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Ia mengakui, kebijakan anggaran sempat terdampak koreksi dana Transfer ke Daerah (TKD) serta sejumlah bencana alam. Karena itu, Andriza berharap dukungan berbagai pihak, termasuk perusahaan pemberi kerja, untuk turut memastikan jaminan kesehatan bagi pekerja.
“UHC bukan sepenuhnya kewenangan Pemprov Sumut semata. Kami berharap semua pihak kooperatif,” katanya.
Dengan jumlah 6.112 desa dan kelurahan serta populasi sekitar 15,7 juta jiwa, menurut Andriza, cakupan layanan kesehatan menyeluruh menjadi tantangan besar. Saat ini diperkirakan sekitar 80 persen atau 12,5 juta warga telah menjadi peserta aktif UHC.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbang Sumut, Oktavia Siska, menjelaskan Pemprov Sumut telah menyiapkan skema pembiayaan bertahap Probis hingga 2029 dengan pola kolaborasi bersama pemerintah kabupaten/kota.
“Untuk tahun lalu skema pembiayaannya yakni Pemprov Sumut 20 persen dan kabupaten/kota 80 persen,” ujarnya.
Ia merinci, pada 2026 porsi Pemprov Sumut meningkat menjadi 22,5 persen dan kabupaten/kota 77,5 persen. Selanjutnya pada 2027 Pemprov Sumut sebesar 25 persen dan kabupaten/kota 75 persen, 2028 Pemprov Sumut sebesar 27,5 persen dan kabupaten/kota 72,5 persen, dan pada 2029 Pemprov Sumut ditargetkan mencapai 30 persen dan kabupaten/kota 70 persen.
“Kita sangat mengharapkan program ini berjalan baik. Kerja sama dan kolaborasi harus terus ditingkatkan, terutama dengan stakeholder terkait seperti BPJS,” pungkas Siska.
Melalui penguatan anggaran tersebut, Pemprov Sumut optimistis layanan kesehatan gratis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan mendorong peningkatan derajat kesehatan warga secara merata di seluruh wilayah provinsi. (R)
beritaTerkait
komentar
