Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memastikan akses layanan kesehatan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menjangkau seluruh masyarakat terdampak. Pemantauan dan penguatan layanan dilakukan secara berkelanjutan melalui jalur darat, laut, dan udara.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI, dr Benyamin Paulus Octavianus, dalam temu media di Gedung Adhyatma, Jakarta, Jumat. Ia menjelaskan bahwa jajaran Kemenkes telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan sejak Selasa (3/12/2025) atas arahan Menteri Kesehatan RI, melanjutkan kerja Tim Pusat Krisis Kesehatan yang sudah siaga sejak awal bencana terjadi.
Berdasarkan data per 4 Desember 2025, tercatat sebanyak 31 rumah sakit dan 156 puskesmas terdampak bencana. Aceh menjadi wilayah dengan dampak paling besar, yakni 13 rumah sakit dan 122 puskesmas. Sementara di Sumatera Utara terdapat 18 rumah sakit dan 25 puskesmas terdampak, serta di Sumatera Barat 9 puskesmas.
Wamenkes mengungkapkan bahwa sebagian besar fasilitas kesehatan mulai kembali beroperasi. Di Aceh, tiga rumah sakit dan 55 puskesmas telah melayani masyarakat. Di Sumatera Utara, layanan kesehatan telah pulih di 15 rumah sakit dan seluruh 25 puskesmas. Sedangkan di Sumatera Barat, seluruh fasilitas kesehatan sudah berfungsi normal.
Namun demikian, masih terdapat fasilitas yang belum dapat beroperasi, yakni 10 rumah sakit dan 65 puskesmas di Aceh serta tiga rumah sakit di Sumatera Utara.
Sejumlah fasilitas juga dilaporkan mengalami kerusakan berat, di antaranya enam rumah sakit di Aceh dan empat rumah sakit di Sumatera Utara, yakni RS Tanjung Pura, RSU Pertamina Pangkalan Brandan, RSK Mata Provinsi Sumut, dan RSU Sundari. Untuk wilayah Sumatera Barat, tidak terdapat rumah sakit dengan kerusakan berat.
“Kondisi terberat saat ini terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Banjir tidak surut hingga sembilan hari, menyebabkan lantai satu rumah sakit terendam dan seluruh peralatan medis rusak,” ujar dr Benyamin.
Ia menambahkan, layanan kesehatan untuk masyarakat Langkat tetap berjalan dengan mengalihkan pasien ke RS Putri Bidadari, rumah sakit swasta di dataran lebih tinggi yang tidak terdampak banjir.
Sementara itu, Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes, Sumarjaya, menuturkan bahwa seluruh wilayah terdampak saat ini telah dapat dijangkau layanan kesehatan. Jalur laut dimanfaatkan untuk distribusi logistik dan tenaga kesehatan, jalur udara menjangkau daerah terisolasi, serta jalur darat mulai terbuka seiring berkurangnya genangan banjir.
Di Aceh Tamiang, yang sempat terisolasi, layanan kesehatan akhirnya dapat dijangkau setelah adanya laporan dari masyarakat. Tim Kemenkes langsung bergerak pada pagi hari dengan membawa tenaga medis dan dua kendaraan logistik.
“Wilayah-wilayah yang sebelumnya belum tersentuh kini sudah terlayani, baik melalui jalur udara maupun darat yang sudah mulai terbuka,” jelas Sumarjaya.
Kemenkes terus berkoordinasi dengan dinas kesehatan daerah untuk memastikan distribusi obat-obatan, pelayanan kegawatdaruratan, serta pembersihan fasilitas kesehatan berjalan optimal.
Penguatan layanan juga dibantu tenaga kesehatan dari berbagai instansi, termasuk RSUD, tenaga kesehatan daerah, relawan, serta bantuan tim dari Jawa Timur dan RS Cipto Mangunkusumo (RSCM).
Pemulihan kesehatan di ketiga provinsi menunjukkan dinamika berbeda. Di Aceh, sebagian besar fasilitas terdampak lumpur sehingga pembersihan dapat dilakukan lebih cepat dan layanan berangsur pulih. Di wilayah Langkat dan Medan, genangan banjir yang masih tinggi menghambat pembersihan fasilitas. Sementara di Sumatera Barat, pemulihan berlangsung lebih cepat karena air cepat surut dan infrastruktur kesehatan relatif tidak mengalami kerusakan berarti.
Kemenkes menegaskan komitmennya untuk terus memastikan pelayanan kesehatan tetap tersedia dan menjangkau seluruh masyarakat terdampak hingga situasi kembali pulih sepenuhnya. (R)
beritaTerkait
komentar
