Minggu, 04 Oktober 2026

Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah, Pemprov Sumut Siapkan Jurus Jitu

Kamis, 13 November 2025 11:09 WIB
Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah, Pemprov Sumut Siapkan Jurus Jitu
Penjabat Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap membacakan tanggapan Gubernur Sumut Bobby Nasution terhadap pemandangan umum fraksi DPRD Sumut atas Ranperda Rancangan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam
Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengungkapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, sebagai upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung kemandirian fiskal provinsi.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution melalui tanggapannya terhadap pemandangan umum fraksi DPRD Sumut terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026, yang dibacakan oleh Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa.

“Langkah diversifikasi PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah akan difokuskan pada pemutakhiran data objek dan subjek pajak melalui digitalisasi pelayanan, serta penyesuaian tarif sesuai kewajaran nilai pasar pada objek retribusi,” ujar Sulaiman.

Pemprov Sumut juga menegaskan akan menerapkan prinsip cost recovery dan nilai manfaat layanan, mengintegrasikan sistem pajak daerah dengan Bank Sumut, Samsat, dan Direktorat Jenderal Pajak, serta meningkatkan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak untuk menekan kebocoran penerimaan.

Selain itu, Pemprov Sumut mendorong ekstensifikasi dan diversifikasi PAD baru, termasuk melalui inventarisasi dan revaluasi aset daerah untuk dimanfaatkan secara produktif, antara lain melalui kerja sama pemanfaatan, pengembangan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, dan kemitraan dengan pelaku UMKM.

Terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemprov menekankan arah kebijakan BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah, sekaligus memberikan dividen sosial dan politik bagi masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi belanja, alokasi anggaran difokuskan pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan perhatian khusus pada kawasan selatan, barat, dan kepulauan melalui peningkatan infrastruktur dasar, layanan publik, serta dukungan bagi sektor pertanian dan UMKM.

Pemprov Sumut juga menekankan pengembangan investasi padat karya, hilirisasi hasil panen, kemitraan BUMD-koperasi tani, transformasi digital, dan program UMKM naik kelas dengan konsep link and match.

Sektor pariwisata juga diperkuat melalui platform digital, kerja sama dengan influencer, pelatihan SDM digital marketing, serta pengembangan branding destinasi unggulan.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Ketua DPRD Ihwan Ritonga, anggota DPRD, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, serta sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sumut.

Pemprov Sumut berharap langkah-langkah ini dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak, memperluas basis PAD, dan mendorong kemandirian fiskal daerah pada tahun anggaran 2026. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting
beritaTerkait
Pemkab Taput Salurkan Bantuan Rp267,45 Juta kepada 32 KK Terdampak Bencana
Bupati Taput Buka Tapanuli Highlands Festival 2026, Ikut Renang 1,2 Kilometer di Danau Toba
Pemprov Jateng Percepat Verifikasi 4.230 Gerai Koperasi Merah Putih
Prabowo Angkat 26 Anggota Wantimpres, Pratikno: Kami Berikan Pertimbangan kepada Presiden
Dinkes Medan Waspadai Penyebaran Influenza A, 15 Kasus Tercatat hingga September 2026
Polri Lepas 140 Personel FPU 8 MINUSCA untuk Misi Perdamaian PBB di Afrika Tengah
komentar
beritaTerbaru