Evaluasi SAKIP Jadi Upaya Gubernur Bobby Nasution untuk Wujudkan Good Governance

Medan (buseronline.com) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, berharap pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dapat memperkuat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

“Kami yakin, dengan masukan dan arahan dari tim evaluator Kemenpan RB, implementasi SAKIP di Pemprov Sumut akan semakin berkualitas,” ujar Bobby dalam sambutannya pada kegiatan Evaluasi SAKIP Pemprov Sumut Tahun 2025 yang digelar secara zoom meeting dari Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman No 41 Medan, Jumat.

Menurut Bobby, evaluasi SAKIP bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan momentum penting untuk memotret kemajuan dan memperbaiki tata kelola birokrasi.

Ia menegaskan, SAKIP bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk komitmen mendalam pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja instansi, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi hasil.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bobby juga memaparkan sejumlah langkah strategis yang tengah ditempuh Pemprov Sumut untuk memperkuat implementasi SAKIP. Beberapa di antaranya adalah:

- Meningkatkan integrasi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pencapaian target daerah dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

- Melakukan pengukuran kinerja secara objektif dengan pelaporan yang transparan dan terukur.

- Melaksanakan evaluasi internal berkelanjutan di seluruh perangkat daerah.

- Memberikan pendampingan intensif bagi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan.

- Mengembangkan sistem informasi kinerja terintegrasi untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi.

- Memastikan keterkaitan antara anggaran dan hasil kinerja, sehingga setiap belanja daerah dapat dipertanggungjawabkan secara efektif.

“Kinerja yang baik harus dapat diukur, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Bobby.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap, dalam laporannya menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil evaluasi internal serta rencana tindak lanjut untuk peningkatan kinerja program prioritas Pemprov Sumut.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP internal perangkat daerah tahun 2025, tercatat 4 perangkat daerah meraih predikat AA, 6 perangkat daerah berperingkat A, 18 perangkat daerah mendapat peringkat BB, dan 6 perangkat daerah berpredikat B.

“Dinas Kesehatan, Bappelitbang, Dinas PMPTSP, dan Inspektorat berdasarkan rekapitulasi penilaian meraih predikat AA,” ungkap Sulaiman.

Kegiatan evaluasi tersebut turut dihadiri oleh para pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumut serta tim evaluator dari Kemenpan RB.

Melalui evaluasi ini, diharapkan implementasi SAKIP di Sumatera Utara semakin kuat dan mampu mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, serta berorientasi pada hasil dan pelayanan publik yang optimal. (R)

Densus 88 Polri Gelar Rakernis 2026, Fokus Antisipasi Radikalisme Digital pada Anak dan Remaja

Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi Mulai Beroperasi Juli 2026

150 Siswa Jabar Jalani Pendidikan Karakter Pancawaluya di Mako TNI Cilandak

Pemprov Jabar Pastikan Siswa Kurang Mampu Tetap Bisa Sekolah pada SPMB 2026

Polda Sumsel dan Divhumas Polri Perkuat Mitigasi El Nino Hadapi Ancaman Karhutla

41 Apoteker Baru Perkuat Layanan Kesehatan di Garut