Pemko Binjai Bersama KPK Gelar Rakor MCP 2025, Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Binjai (buseronline.com) - Pemerintah Kota (Pemko) Binjai bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025, Senin.

Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui platform Zoom Meeting ini dipusatkan di Aula Pemko Binjai dan dibuka Wali Kota Binjai Amir Hamzah.

Turut hadir mendampingi Wali Kota, Sekretaris Daerah Kota Binjai Irwansyah Nasution, Inspektur Kota Binjai Eka Edi Saputra, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Binjai.

Dalam sambutannya, Wali Kota Amir Hamzah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rakor MCP yang dinilainya sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Saya menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk semangat kolektif dalam membangun pemerintahan yang bersih. Ini adalah momentum untuk memperkuat sinergi dan menegaskan komitmen kita terhadap integritas,” ujar Amir Hamzah.

Namun demikian, ia juga mengungkapkan bahwa hingga 1 September 2025 progres dokumen MCP Pemko Binjai baru mencapai 3 poin, angka yang masih jauh dari harapan.

“Upaya menuju Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai jika praktik korupsi masih marak. Oleh karena itu, MCP harus menjadi landasan moral dan instrumen kerja kita bersama untuk menegakkan integritas di setiap lini pemerintahan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Renta Marito selaku PIC Sumatera Utara dari Tim Satgas Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KPK RI menyampaikan bahwa capaian MCP Kota Binjai tahun 2024 memperoleh nilai 76 poin, meningkat satu poin dari tahun sebelumnya.

“Kami berharap tahun 2025 ini MCP Kota Binjai dapat mengalami peningkatan yang lebih signifikan,” ungkapnya.

Dengan pelaksanaan rakor ini, Pemko Binjai diharapkan mampu menjadi contoh dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas di lingkungan pemerintahan daerah. (R)

Densus 88 Polri Gelar Rakernis 2026, Fokus Antisipasi Radikalisme Digital pada Anak dan Remaja

Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi Mulai Beroperasi Juli 2026

150 Siswa Jabar Jalani Pendidikan Karakter Pancawaluya di Mako TNI Cilandak

Pemprov Jabar Pastikan Siswa Kurang Mampu Tetap Bisa Sekolah pada SPMB 2026

Polda Sumsel dan Divhumas Polri Perkuat Mitigasi El Nino Hadapi Ancaman Karhutla

41 Apoteker Baru Perkuat Layanan Kesehatan di Garut