Rabu, 18 November 2026

Pemko Medan Tunjukkan Keseriusan Dalam Implementasi Program UHC JKMB, Bappeda: Bukan Program Pembodohan

Minggu, 03 November 2024 09:23 WIB
Pemko Medan Tunjukkan Keseriusan Dalam Implementasi Program UHC JKMB, Bappeda: Bukan Program Pembodohan
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT. (Dok/Diskominfo Medan)
Medan (buseronline.com) - Pemko Medan menegaskan keseriusannya dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada warganya melalui program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) yang telah berjalan sejak 1 Desember 2022.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT, Jumat (01/11/2024).

Benny menjelaskan bahwa UHC merupakan program kesehatan gratis yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat sejak diluncurkannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) sejak 1 Januari 2014.

Ia menekankan bahwa UHC JKMB bukan hanya sekadar program dari Pemerintah Pusat, melainkan inisiatif Pemko Medan sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut.

“UHC JKMB ini adalah bukti keseriusan Pemko Medan untuk menindaklanjuti program UHC yang digaungkan oleh Pemerintah Pusat. Kami pastikan ini bukan program pembodohan bagi masyarakat,” tegas Benny.

Lebih lanjut, Benny menjelaskan bahwa Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk mendukung program ini, mencerminkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2021, anggaran yang disiapkan mencapai Rp161,6 M, meningkat menjadi lebih dari Rp197,2 M di tahun 2022. Tahun 2023, Pemko Medan menyiapkan anggaran lebih dari Rp243,1 M, dan untuk tahun 2024, alokasi anggaran mencapai Rp213,6 M.

“Bukti bahwa UHC JKMB merupakan program Pemko Medan adalah karena anggarannya ada di APBD Kota Medan. Jika UHC yang diterapkan di Kota Medan sepenuhnya merupakan program Pemerintah Pusat, tidak mungkin Pemko Medan dan DPRD Medan mengesahkan anggaran untuk UHC JKMB,” tambah Benny.

Dia juga mencatat bahwa saat ini belum semua kabupaten/kota di Indonesia, termasuk di Sumut, menerapkan UHC. Oleh karena itu, keberhasilan Pemko Medan dalam mengimplementasikan program ini patut diapresiasi sebagai sebuah prestasi.

“Jika Pemerintah Provinsi berhasil menerapkan UHC, maka seluruh kabupaten/kota di wilayah itu akan tercover oleh program UHC, termasuk yang belum berhasil menerapkan program ini,” pungkasnya. (R)
Editor
: EM Bukit MKes
beritaTerkait
Bupati Taput Tinjau Pembangunan 20 Unit Huntap Bantuan Dedi Mulyadi, Progres Capai 40 Persen
Inspektorat Klaten Catat Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Capai 94,18 Persen
Pemkab Toba Peringati HKN ke-62, Hadirkan Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Pemkab Toba Gelar Buka Desa di Lumban Sakkalan, Bupati dan Wabup Turun Langsung Layani Masyarakat
Bupati Taput Salurkan Bantuan Presiden Rp1,848 Miliar kepada 616 UMKM Terdampak Bencana
Fraksi DPRD Medan Puji Komitmen Rico Waas Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
komentar
beritaTerbaru