Hingga Oktober, Pajak Hiburan Medan Capai Rp52,6 M: Bapenda Medan Fokus Tingkatkan PAD

Medan (buseronline.com) - Pemko Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berupaya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor Pajak Hiburan.

Hingga akhir Oktober 2024, Bapenda mencatat bahwa pajak hiburan yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp52,6 M.

Kepala Bapenda Medan, Sutan Tolang Lubis, dalam konferensi pers, Kamis (31/10/2024), menyampaikan bahwa selain pajak hiburan, pihaknya juga berfokus pada pajak hotel dan restoran.

Tahun ini, Pemko Medan menargetkan pendapatan dari pajak hiburan sebesar Rp86,056 M.

Lebih lanjut, Sutan menjelaskan bahwa realisasi perolehan pajak hotel di Kota Medan mencapai Rp131,3 M, yang setara dengan 74,2 persen dari target Rp176,9 M.

Sementara itu, pajak restoran berhasil mencapai Rp318,4 M, atau 76,3 persen dari target Rp417,2 M. Total pendapatan dari pajak hotel dan restoran hingga 30 Oktober 2024 sudah mencapai lebih dari Rp449 M.

Dalam upaya meningkatkan pencapaian ini, Pemko Medan terus melakukan pendekatan kepada pengelola pajak, termasuk dengan meningkatkan penggunaan Tapping Box.

Bapenda juga aktif melakukan kunjungan serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak (WP) agar lebih memahami proses pembayaran pajak.

Selain itu, Bapenda menyediakan bantuan dalam perhitungan dan administrasi pajak untuk memudahkan WP dalam memenuhi kewajibannya.

Dengan langkah-langkah ini, Pemko Medan berkomitmen untuk terus mengejar target pendapatan daerah dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan kota. (R)

Pemprov Sumut Gandeng AFEBI Perkuat Sinergi Akademisi dan Pemerintah Bangun Ekonomi Daerah

Wagub Sumut Dorong Sekolah Kristen Tingkatkan Kualitas Pendidikan dan SDM

KPK Ajak Mahasiswa ISI Bali Kampanyekan Antikorupsi Lewat Karya Komik

Polri Mutasi 264 Pati dan Pamen pada November 2026, Sejumlah Jabatan Strategis Berganti

Speling Jateng Jangkau 1.660 Desa, Layani Lebih dari 133 Ribu Warga

PP Polri Dukung Kapolri Tindak Tegas Oknum Anggota Terlibat Dugaan Penyadapan Ilegal