Rakor Wilayah Muhammadiyah Sumut, Ini Harapan Gubernur Edy

Medan (buseronline.com) - Rapat koordinasi Wilayah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 41 Medan.

Hadir di antaranya, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut Hasyimsyah Nasution, Ketua Majelis Disdakmen PWM Sumut Aripay Tambunan, Pengurus Majelis serta Kepala Sekolah SD dan Menegah Muhammadiyah se Sumut.

Ketua Majelis Disdakmen PWM Sumut Aripay Tambunan mengatakan dengan rapat koordinasi wilayah Muhammadiyah ini akan menetapkan rancangan strategis pendidikan untuk lima tahun ke depan.

Di antaranya untuk tamat SD diwajibkan hafal juz 30 Alquran, SMP hafal juz 3 dan SMA hafal juz 6. Selain itu juga harus menguasai bahasa Arab.

"Karena dengan menuntut ilmu itu kita dapat mengolah rasa, olahraga, olah hati dan olah pikir. Supaya hati kita hidup terus, maka pendidikan yang lebih utama yang dapat menentukan mana yang hak dan yang batil," katanya.

Muhammadiyah, katanya, juga menggratiskan biaya sekolah bagi anak yatim yang menimba ilmu di Yayasan Muhammadiyah. Biaya pendidikan untuk anak yatim ini diambil dari sumbangsih dana umat.

Sementara, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengharapkan Muhammadiyah untuk terus menjadi pelopor dengan tetap memberikan pendidikan akhlak pada siswa yang menimba ilmu di Yayasan Perguruan Muhammadiyah. Sehingga ilmu yang diperoleh dapat diimplementasikan di tengah umat.

"Dalam memberikan pendidikan akhlak pada umat pertama kali di Indonesia adalah Muhammadiyah, maka ini perlu untuk terus ditegakkan," ucap Edy Rahmayadi.

Kesempatan itu, Edy menyampaikan bahwa ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan bersama antara pemerintah dengan pihak yayasan dan pengajar, mengenai kurikulum pendidikan yang ada di Sumut. Antara lain bagaimana mata pelajaran yang diperoleh dapat dipraktekkan di tengah masyarakat dan dunia kerja.

"Kenyataan yang kita hadapi saat ini, perusahaan tidak menerima lulusan SMK untuk dapat diterima kerja. Alasan perusaahan ini karena pihak mereka harus melakukan pelatihan kembali pada lulusan ini. Dimana pelajaran dengan kebutuhan di dunia kerja yang tidak bertemu, maka perlu dievaluasi kurikulumnya," katanya.

Mentan Amran Pastikan Stok Beras Pengungsi Gempa NTT Aman hingga Satu Tahun

Guru PPPK Paruh Waktu Bisa Ikut Seleksi Jadi PPPK Penuh Waktu Mulai 2027

Kemenkes Gandeng Jerman dan Bayer Perkuat Pasokan Suplemen Ibu Hamil

KPK Tahan Eks Pejabat Pajak, Diduga Terima Gratifikasi Rp20,7 Miliar

O2SN 2026 Resmi Dibuka, 234.803 Murid Siap Unjuk Prestasi Olahraga

Kementan Gelontorkan Rp55,65 Miliar untuk Dorong Swasembada Bawang Putih di Lombok Timur