Kemenkumham Sumut Berikan Pendampingan Pelaksanaan IRH di Karo

Medan (buseronline.com) - Kanwil Kemenkumham Sumut memberikan pendampingan dalam pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH). Penilaian IRH merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan profesionalisme aparatur negara, serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah.

Kemenkumham merupakan leading sektor dalam pelaksanaan pengukuran IRH, sebagaimana diamanatkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Terkait dengan hal tersebut, Kemenkumham Sumut, melaksanakan pendampingan pengisian dan penilaian IRH di Perintahkan Kabupaten Karo, berdasarkan siaran pers diterima.

Tim Kanwil Kemenkumham Sumut dipimpin Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Alex Cosmas Pinem disambut Wakil Bupati Kabupaten Karo Theopilus Ginting.

Pada kesempatan itu turut hadir perwakilan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Sumut dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Karo, Monica Maytrisna Purba.

Alex menjelaskan kedatangannya, beserta tim bertujuan untuk melakukan pendampingan pengisian IRH sekaligus memastikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Karo untuk penilaian IRH tahun 2024, sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal.

Pelaksanaan pendampingan ini merupakan upaya yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Sumut untuk memantau pelaksanaan reformasi hukum yang berjalan di Kabupaten Karo sekaligus memastikan proses yang berjalan telah sesuai dengan yang diharapkan. (R)

Wabup Lantik 12 Pejabat Pemkab Taput, dr Tiurma Sinaga Kembali Menjadi Kapus Siborong-borong

Gagal Tiga Kali Tak Bikin Mundur, Anak Satpam di Deliserdang Taklukkan Seleksi Taruna AAL

DVI Polri Identifikasi 63 Korban KM Virgo Transport 8, 17 Jenazah Masih Diproses

Siswa SMK Muhammadiyah Sumpiuh Kenali Teknologi Lalu Lintas di NTMC Korlantas Polri

Sumut Kembangkan 9.624 Hektare Bawang Putih, Dorong Swasembada Pangan

RS Bhayangkara Brimob Jalani Survei Akreditasi KARS, Perkuat Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan