Pemkab & DPRD Nias Barat Setujui Ranperda LP2B Jadi Perda

Lahomi (buseronline.com) - Pemkab Nias Barat dan DPRD Nias Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Rapat paripurna dengan agenda persetujuan bersama terhadap Ranperda LP2B tersebut diawali dengan penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Kabupaten Nias Barat.

Kelima fraksi DPRD Nias Barat melalui pendapat akhirnya, menyetujui Ranperda LP2B ditetapkan menjadi Perda.

Persetujuan bersama terhadap Ranperda tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nias Barat Drs Evolut Zebua, Selasa (13/12/2022).

Wakil Bupati Nias Barat Dr Era Era Hia MM MSi mewakili Bupati mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Nias Barat yang telah memberikan kontribusi positif dan sumbangsih pemikiran yang sangat bernilai dalam menginisiasi Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ia berharap agar Sekretariat DPRD, Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias Barat dan perangkat daerah teknis bersinergi dan mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara, Ketua DPRD Nias Barat Drs Evolut Zebua kepada Tim Liputan Media Center dan sejumlah media setelah pelaksanaan paripurna persetujuan Ranperda LP2B menjelaskan latar belakang dan alasan pihak DPRD Nias Barat mengusulkan Ranperda Perlindungan LP2B sebagai inisiatif DPRD.

Menurutnya, penyusunan Perda LP2B merupakan amanat UU Nomor: 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan dan merupakan tanggung jawab bersama DPRD dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian masyarakat.

“Ini merupakan tanggung jawab dan penting bagi masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian. Maka DPRD Nias Barat mengusulkan Ranperda LP2B sebagai hak inisiatif," ujarnya.

Evolut menjelaskan bahwa penyusunan dan penetapan Ranperda Inisiatif DPRD, prosesnya jauh lebih cepat dibanding usulan dari pemerintah daerah.

Terkait dengan pelaksanaan paripurna yang sempat  tertunda karena jumlah anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi korum, Evolut mengatakan bahwa hal tersebut tidak perlu dipolemikkan, karena proses dan mekanisme rapat di DPRD telah diatur dalam Tatib DPRD.

“Persoalan terkait adanya scorsing dan penundaan saya kira hal tersebut merupakan hal yang lumrah dan dimungkinkan dalam Tata Tertib," ungkapnya.

Pemko Bandung Perkuat Penanggulangan HIV/AIDS Lewat Kolaborasi OMS dan Komunitas

Pemko Bandung Gelar Penyuluhan Hukum Terpadu di Enam Kelurahan

Pemko Bandung Perketat Pengawasan Harga MinyaKita dan Salurkan Bantuan Pangan ke 60 Ribu KK

Pemkab Bekasi Dorong Perluasan JKN Lewat Program Donasi Libatkan Dunia Usaha

Kemah Pembinaan KKRI Jadi Wadah Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan Pelajar

Bupati Rembang Apresiasi Kehadiran Smart Hospital KSH di Rembang