Rabu, 08 April 2026

Raih Opini WTP 5 Tahun Berturut-turut, Pemkab Batubara Terima Penghargaan Dari Pemprov Sumut

Selasa, 15 Agustus 2023 07:46 WIB
Raih Opini WTP 5 Tahun Berturut-turut, Pemkab Batubara Terima Penghargaan Dari Pemprov Sumut
Penghargaan diserahkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan diterima Bupati Batubara Ir H Zahir MAP pada acara Kick Off Meeting Menuju 10 Tahun Berturut-turut Opini WTP Pemerintah Provinsi Sumut yang digelar di Hotel Adimulya, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor
Medan (buseronline.com) - Pemerintah Kabupaten Batubara menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumut karena keberhasilannya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selama lima tahun berturut-turut.

Penghargaan diserahkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan diterima langsung Bupati Batubara Ir H Zahir MAP pada acara Kick Off Meeting Menuju 10 Tahun Berturut-turut Opini WTP Pemerintah Provinsi Sumut yang digelar di Hotel Adimulya, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 8 Medan.

Pemberian penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada kabupaten dan kota yang telah berhasil meraih WTP lima kali atau lebih dan dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 Kemerdekaan RI guna mendongkrak penyusunan laporan keuangan daerah dengan dijiwai semangat kemerdekaan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mendorong agar semua pemerintah daerah se Sumut bisa meraih opini WTP yang menandakan bahwa LKPD telah sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia.

Dari 33 pemerintah kabupaten/kota di Sumut masih ada delapan daerah yang belum meraih WTP untuk LKPD tahun 2022, sedangkan 14 Pemda meraih WTP lebih empat kali berturut-turut.

Ke-14 Pemda tersebut antara lain Labuhanbatu Utara 10 kali, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara 9 kali, Humbahas dan Toba 7 kali, Samosir dan Asahan 6 kali, Tebingtinggi, Batubara, Gunungsitoli, Sibolga, Deliserdang dan Serdang Bedagai masing-masing 5 kali, sedangkan Pemprov Sumut sudah 9 kali berturut-turut.

Menurut Edy Rahmayadi, WTP merupakan kewajiban bagi seluruh Pemda sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Walau begitu, untuk mencapainya bukan hal yang mudah.

“Bukan hal yang mudah untuk meraih ini, tetapi tentu ini kewajiban kita mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan juga transparan, kita ingin semua daerah di Sumut bisa meraih WTP,” katanya.

“Lima kali berturut-turut mendapat bonus dari Kemenkeu, dan itu patut diapresiasi, kita (Pemprov Sumut) juga harusnya memberikan apresiasi kepada yang berhasil WTP, ini tanda awal baiknya pengelolaan keuangan, bisa kita pertanggung jawabkan,” sambung Edy.

Hadir pada acara tersebut Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani serta kepala daerah se-Sumut. (TR)
Editor
: Dirgahayu Ginting
beritaTerkait
Pemkab Taput Petakan Potensi Konservasi Lanskap Harangan Tapanuli
Pemprov Jabar Permudah Bayar Pajak Kendaraan, Tak Perlu KTP Pemilik Asli
Kementan Pastikan Kesiapan Penuh Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Stok Pupuk Nasional Aman, Indonesia Tahan Dampak Gejolak Global
5 Korban Jiwa, Warga Diimbau Waspada Susulan
Kementan dan Komisi IV DPR RI Perkuat Sinergi Jaga Ketahanan Pangan
komentar
beritaTerbaru