Presiden Jokowi Hadiri Acara Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023

Jakarta (buseronline.com) - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menghadiri secara langsung acara kick-off keketuaan ASEAN Indonesia 2023 di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta.

Presiden Jokowi menerangkan bahwa Indonesia akan terus fokus untuk mendorong implementasi lima poin kesepakatan para pemimpin ASEAN atau Five Point Consensus dalam membantu penyelesaian isu Myanmar.

“Kita konsisten agar Five Point Consensus itu betul-betul bisa diimplementasikan, bisa dijalankan, konsisten ke sana,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya kepada media di Gedung Sarinah, Bundaran HI, Jakarta.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyebut bahwa isu Myanmar akan menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan pertama para Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta awal Februari mendatang.

Lima Poin Kesepakatan akan menjadi platform dan mekanisme utama ASEAN dalam membantu Myanmar.

“Jadi kita ingin implementasi Five Point of Consensus ini menjadi platform utama, mekanisme utama dari ASEAN untuk berkontribusi, untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Tetapi sekali lagi, yang dapat menolong Myanmar itu adalah bangsa Myanmar sendiri. ASEAN itu membantu mereka, ingin membantu mereka. Ini kan negara berdaulat,” ujarnya.

Menlu Retno juga menyebut bahwa Indonesia selalu menyampaikan pesan kepada junta militer Myanmar bahwa implementasi Lima Poin Kesepakatan adalah satu-satunya pendekatan ASEAN untuk membantu Myanmar.

Sayangnya, hingga saat ini belum ada kemajuan signifikan. “Kita akan berusaha terus mencoba mengajak semua pihak yang ada di Myanmar untuk mengimplementasikan Five Point of Consensus,” jelasnya.

Menlu Retno juga menjelaskan bahwa prioritas dari keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 adalah mempercepat pembangunan komunitas ASEAN demi kepentingan rakyat ASEAN untuk terus maju.

Untuk itu, Indonesia tidak ingin isu Myanmar menyandera semua proses tersebut yang sedang berjalan di ASEAN.

“Tentunya kewajiban Indonesia adalah membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya, tetapi Indonesia juga tidak ingin isu Myanmar kemudian menyandera semua proses yang sedang berjalan di ASEAN. Indonesia ingin pastikan proses ini berjalan terus,” tuturnya mengakhiri.

KPK Dorong Pemko Singkawang Perkuat Tata Kelola untuk Cegah Korupsi

Kualanamu-Mandailing Natal Kini Terhubung Penerbangan Langsung, Bobby Nasution: Pangkas Waktu Tempuh dan Dorong Ekonomi

KPK Dorong Penguatan Integritas di Kemenkop untuk Cegah Korupsi

Kemendikdasmen Perkuat Tracer Study SMK 2026 untuk Tingkatkan Kualitas Lulusan Vokasi

KPK Dorong Tata Kelola Bersih untuk Perkuat Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Pertamina Perkuat Keandalan Operasi, Wakil Dirut Tinjau Fuel Terminal Ujung Berung