Morotai (buseronline.com) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan, Digitalisasi Pembelajaran, serta penguatan pendidikan vokasional di Sekolah Luar Biasa (SLB).
Wilayah Indonesia Timur menjadi salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan program tersebut. Salah satu sekolah yang merasakan langsung manfaat program ini adalah SLBN Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.
Sekolah tersebut menerima bantuan revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp1,39 M. Bantuan tersebut digunakan untuk merehabilitasi ruang kelas dan ruang keterampilan yang sebelumnya mengalami kerusakan parah, sehingga kini kembali layak dan nyaman digunakan untuk proses pembelajaran.
Sebelum direvitalisasi, kondisi gedung sekolah dinilai tidak mendukung kegiatan belajar mengajar. Atap ruang kelas kerap bocor dan tidak pernah diperbaiki sejak sekolah berdiri pada 2013, sehingga saat hujan para murid terpaksa dipindahkan ke ruangan yang lebih aman.
“Dulu ruang keterampilan rusak parah sehingga jarang kami gunakan karena kondisinya tidak layak. Sekarang ruang tersebut sudah aktif kembali untuk mengajar kompetensi anak-anak, mulai dari bermain musik hingga membuat kerajinan tangan dari batok kelapa yang merupakan potensi lokal Morotai,” ujar Kepala SLBN Pulau Morotai, Nilla Timbuleng.
Selain revitalisasi fisik, dilansir dari laman Kemendikdasmen, SLBN Pulau Morotai juga menerima bantuan Papan Interaktif Digital (PID) atau Interactive Flat Panel (IFP) sebagai bagian dari program digitalisasi pembelajaran. Kehadiran perangkat tersebut disambut antusias oleh para murid dan guru.
“Murid-murid sangat antusias belajar menggunakan PID, apalagi ruang kelas yang baru terasa nyaman. Kami juga terus mencari ide pembelajaran, termasuk mengembangkan keterampilan kerajinan tangan dan musik dengan memanfaatkan PID,” tambah Nilla.
Program serupa juga dirasakan oleh SLBN Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Sejak direvitalisasi pada September 2025, sekolah ini mulai beroperasi optimal pada Januari 2026 dan kini melayani sekitar 20 anak berkebutuhan khusus di wilayah Raja Ampat. Sebelumnya, banyak ABK tidak dapat mengakses pendidikan karena SLB terdekat berada di Kota Sorong.
“Banyak murid kami yang usianya sudah besar, tetapi baru masuk sekolah karena sebelumnya tidak ada SLB di Raja Ampat. Sekarang ABK bisa bersekolah, mendapatkan pendidikan, terapi, dan keterampilan di SLBN Raja Ampat,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SLBN Raja Ampat, Fandy Dawenan.
Tak hanya SLB negeri, revitalisasi juga menyasar SLB swasta di wilayah Indonesia Timur. Salah satunya SLB St Elisabeth Pupung di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sekolah ini sebelumnya menumpang di rumah warga karena keterbatasan fasilitas.
Kepala SLB St Elisabeth Pupung, Vinsensius Wandu, menyampaikan bahwa bantuan revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran telah membawa perubahan besar bagi sekolahnya.
“Sekolah kami berada di pedalaman, sementara SLB negeri hanya ada di kota. Kami menampung ABK yang tidak terjangkau layanan pendidikan negeri dan jumlahnya cukup banyak,” ujarnya.
Melalui program revitalisasi, SLB St Elisabeth Pupung kini memiliki ruang kelas, perpustakaan, ruang administrasi, serta selasar yang menunjang aktivitas belajar murid yang mayoritas berasal dari desa-desa di Kecamatan Rana Mese.
Salah satu murid, Devan Saputra, mengaku senang dengan suasana sekolah yang baru. “Kami senang sekarang punya sekolah yang nyaman dan tidak malu lagi karena sekolahnya di rumah,” ujar Devan, murid asal Desa Goloros yang berjarak sekitar dua kilometer dari sekolah.
Selain revitalisasi fisik dan digitalisasi, penguatan pendidikan vokasional bagi ABK juga dilakukan melalui program Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1).
Salah satunya diterapkan di SLBN Halmahera Barat yang membuka keahlian sepeda motor dan telah bekerja sama dengan sejumlah bengkel sebagai tempat magang murid.
“Bidang keterampilan sepeda motor ini sudah mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Khusus Penyandang Disabilitas (SK3PD) yang terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan demikian, setelah lulus murid kami bisa mendapatkan sertifikat keterampilan untuk membantu mencari pekerjaan,” jelas Kepala SLBN Halmahera Barat, Ismawati Muhammad.
Secara nasional, sepanjang 2025 Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) telah menyalurkan bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan kepada 382 SLB di seluruh Indonesia.
Wilayah Indonesia Timur menjadi salah satu fokus utama, dengan sedikitnya 65 SLB di Sulawesi, Maluku, NTT, hingga Papua menerima bantuan revitalisasi dengan total anggaran lebih dari Rp90 M.
Melalui berbagai program tersebut, Kemendikdasmen berharap layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia Timur semakin merata, inklusif, dan mampu mengembangkan potensi murid secara optimal. (R)
Editor
: GY Simanjuntak MSi
beritaTerkait
komentar
