Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meningkatkan jumlah penerima tunjangan khusus bagi guru yang mengabdi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah terdampak bencana pada tahun 2026.
Jumlah penerima meningkat dari 57.683 guru menjadi 65.871 guru, sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap guru yang bertugas di wilayah dengan tantangan tinggi.
“Peningkatan target ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperluas jangkauan perlindungan dan dukungan kepada guru yang mengabdi di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis maupun kondisi kedaruratan. Negara harus hadir memastikan mereka tetap mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak,” ujar Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG), Nunuk Suryani, di Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Kemendikdasmen menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru diharapkan dapat membuat para pendidik lebih fokus dalam menghadirkan layanan pendidikan bermutu dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Tahun sebelumnya, dilansir dari laman Kemendikdasmen, penyaluran aneka tunjangan bagi guru ASN Daerah (ASND) dan Non-ASN telah terealisasi 100 persen dari target, menunjukkan ketepatan waktu, akuntabilitas, dan transparansi pemerintah dalam menjamin hak guru.
Nunuk Suryani menjelaskan, keberhasilan ini tidak lepas dari penguatan tata kelola berbasis sistem digital, pemutakhiran data berkala, serta koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah.
“Alhamdulillah penyaluran tunjangan guru tahun 2025 telah mencapai 100 persen dari rencana yang ditetapkan. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh hak guru dapat diterima secara utuh, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Jenis tunjangan yang disalurkan meliputi:
1. Tunjangan Profesi Guru (TPG) – bagi guru bersertifikat pendidik sesuai beban kerja regulasi;
2. Tunjangan Khusus Guru (TKG) – untuk guru di daerah 3T dan wilayah khusus;
3. Dana Tambahan Penghasilan (DTP) – bagi guru ASN Daerah sebagai dukungan peningkatan kesejahteraan.
Nunuk menekankan, kebijakan tunjangan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat profesionalisme dan motivasi guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan berbagai langkah kebijakan:
Mengangkat lebih dari 900 ribu guru non-ASN menjadi PPPK dalam lima tahun terakhir;
Lebih dari 750 ribu guru non-ASN mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada 2024–2025 untuk memperoleh sertifikasi pendidik;
Menaikkan insentif guru non-ASN dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan dengan total anggaran sekitar Rp1,8 triliun bagi 377.143 guru;
Menyalurkan TPG bagi guru non-ASN bersertifikat sebesar Rp2 juta per bulan, naik Rp500 ribu dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total anggaran Rp11,5 T untuk 392.870 guru;
Menganggarkan TKG sebesar Rp706 M untuk 28.892 guru, naik Rp95 M dan 2.239 guru penerima dibandingkan tahun sebelumnya.
“Besaran penyaluran aneka tunjangan ini merupakan wujud komitmen Kemendikdasmen untuk mewujudkan guru yang sejahtera demi mendukung Pendidikan Bermutu untuk Semua,” pungkas Nunuk Suryani.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap guru di daerah 3T dan terdampak bencana dapat termotivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga pendidikan yang merata dan berkualitas dapat dirasakan di seluruh pelosok negeri. (R)
Editor
: GY Simanjuntak MSi
beritaTerkait
komentar
