Rembang (buseronline.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menggelar sosialisasi tahap kedua pembentukan Sekolah Rakyat di Pendapa Museum Kartini, Rabu.
Dalam kegiatan tersebut, para kepala desa diminta menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat terkait konsep dan kriteria penerimaan peserta didik.
Bupati Rembang Harno menegaskan, Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia meminta proses pendataan dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan di masyarakat.
“Yang bisa masuk sekolah tersebut adalah masyarakat yang masuk desil 1 dan desil 2. Maka saya minta Dinsos dan BPS untuk mematangkan data. Pendataan harus benar-benar divalidkan agar tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” tegas Harno.
Ia menyambut baik kehadiran Sekolah Rakyat sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
“Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah. Untuk itu, Rembang mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kementerian Sosial maupun Kementerian PU yang telah hadir di Rembang untuk pembangunannya,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr Robben Rico, dalam sambungan virtual menegaskan bahwa tujuan utama Sekolah Rakyat adalah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem sekaligus memutus rantai kemiskinan.
“Tujuan utamanya adalah memutus mata rantai kemiskinan dan memperluas akses pendidikan. Memberikan kesempatan kepada mereka yang selama ini mungkin tidak terlihat, padahal mereka butuh pendidikan,” jelasnya.
Robben menambahkan, calon siswa harus terdaftar dalam DTSEN serta melalui proses verifikasi dan validasi oleh pendamping. Penetapan akhir dilakukan melalui rekomendasi kepala daerah.
“Anak-anak yang sekolah di Sekolah Rakyat harus ada rekomendasi dari Bupati Rembang,” tegasnya.
Sekolah Rakyat menerapkan sistem asrama dengan pengawasan wali asuh. Para siswa akan mendapatkan fasilitas makan bergizi tiga kali sehari dan dua kali makanan ringan sesuai standar angka kecukupan gizi. Sebelum masuk, calon siswa juga menjalani pemeriksaan kesehatan gratis.
“Awalnya memang anak-anak perlu penyesuaian, tapi setelah satu dua bulan mereka bisa menyesuaikan. Bahkan berat badan mereka naik tiga sampai empat kilogram,” kata Robben.
Selain pendidikan, keluarga siswa juga memperoleh perlindungan jaminan kesehatan melalui PBI JKN serta kesempatan mengikuti program pemberdayaan ekonomi produktif. Pemerintah menyiapkan bantuan usaha sebesar Rp2,5 juta bagi orang tua siswa. Selain itu, tersedia bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sekitar Rp20 juta per unit bagi keluarga yang memenuhi kriteria.
Dilansir dari laman Jatengprov, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menyebut Kabupaten Rembang termasuk daerah yang beruntung karena langsung mendapatkan paket pembangunan gedung Sekolah Rakyat meskipun belum memiliki siswa rintisan.
“Di Kabupaten Rembang ini salah satu kabupaten yang sangat luar biasa. Belum ada sekolah rintisan Sekolah Rakyat, tapi sudah mendapatkan paket pembangunan gedung Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Pendaftaran siswa baru ditargetkan dimulai sekitar Juni atau Juli 2026 untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan kuota awal sebanyak 150 siswa. Seleksi dilakukan murni berdasarkan kategori desil kesejahteraan terendah.
“Nilai bukan pertimbangan. Seleksinya dari desil 1 dan desil 2. Diambil yang paling rendah tingkat kesejahteraannya,” tegas Imam.
Sekolah Rakyat berbasis asrama ini seluruh kebutuhannya ditanggung APBN, mulai dari makan, pakaian, perlengkapan mandi, laptop, hingga fasilitas olahraga dan kesenian. Secara bertahap, satu unit Sekolah Rakyat di Rembang ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 siswa.
Saat ini, jumlah siswa Sekolah Rakyat di Jawa Tengah mencapai 1.275 anak, dengan rombongan belajar terbanyak di jenjang SMA. Mengingat angka kemiskinan di Rembang masih sekitar 13 persen atau lebih tinggi dari rata-rata provinsi, pemerintah mengupayakan penambahan rombongan belajar di daerah tersebut.
“Kami upayakan ada penambahan rombel, tapi tentu harus memikirkan tambahan asrama juga,” pungkasnya. (R)
Editor
: GY Simanjuntak MSi
beritaTerkait
komentar
