Bandung (buseronline.com) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan kesehatan mental siswa melalui penguatan peran guru Bimbingan Konseling (BK) dan guru wali sebagai garda terdepan deteksi dini persoalan psikologis anak di sekolah.
Langkah tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq saat menanggapi kasus meninggalnya seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dinilai tidak dapat disederhanakan hanya dari sisi bantuan pendidikan semata.
Menurut Fajar, dilansir dari laman Jabarprov, persoalan yang dihadapi anak-anak bersifat kompleks dan melibatkan berbagai faktor, mulai dari tekanan psikologis, kondisi emosional, ekonomi keluarga, hingga relasi sosial di lingkungan sekitar.
“Anak yang bersangkutan tercatat sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP). Di sekolahnya ada 72 anak penerima PIP, termasuk almarhum. Untuk tahun 2025, PIP sudah cair pada November dan digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti seragam, sepatu, buku, dan alat tulis. Tapi kami tidak ingin menjelaskan persoalan ini hanya dari sisi PIP,” ujar Fajar di SMPN 70 Bandung, Jumat.
Ia menjelaskan, tekanan mental pada anak kerap muncul dari kombinasi masalah yang saling berkaitan. Pada usia sekitar 10 tahun, anak belum sepenuhnya memahami konsekuensi tindakan ekstrem, sehingga respons terhadap persoalan sering kali lahir dari cara berpikir yang belum matang.
“Anak usia 10 tahun belum memahami sepenuhnya arti bunuh diri. Bisa jadi ia berpikir dengan cara itu masalahnya akan selesai. Ini menunjukkan pentingnya pendampingan psikologis dan kehadiran orang dewasa yang peka terhadap kondisi emosional anak,” katanya.
Sebagai upaya pencegahan jangka panjang, Kemendikdasmen mulai memperkuat regulasi fungsi layanan BK di sekolah, sekaligus mengaktifkan peran guru wali sebagai pihak pertama yang dapat mengenali perubahan perilaku siswa.
“Guru adalah pihak terdekat dengan anak di sekolah. Melalui guru wali dan penguatan BK, kita ingin deteksi dini berjalan lebih cepat. Kebijakan ini sudah mulai diperkuat sejak 2025,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut persoalan kesehatan mental anak juga menjadi tantangan serius di wilayahnya. Berdasarkan survei Kementerian Kesehatan pada 2025, sekitar 10.000 siswa SD, SMP, dan SMA di Kota Bandung teridentifikasi mengalami masalah kesehatan mental.
“Pemkot Bandung sudah menyiapkan program respons. Di tingkat kewilayahan telah disiapkan tenaga psikolog, unit layanan daerah, serta aplikasi Lentera untuk membantu penanganan anak berkebutuhan khusus,” ujar Farhan.
Ia menambahkan, ke depan pembinaan guru BK akan diperkuat dengan melibatkan tenaga psikolog dan klinisi agar penanganan kasus di sekolah lebih profesional dan terintegrasi.
“Kesehatan mental anak adalah tanggung jawab kita bersama. Sekolah tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri, harus ada dukungan keluarga, layanan kesehatan, dan pemerintah,” tegasnya.
Pemkot Bandung juga akan memperluas kolaborasi lintas sektor dengan puskesmas, Dinas Pendidikan, DP3A, serta Dinas Sosial guna membangun sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif.
“Pemkot Bandung akan memastikan layanan psikologi di kewilayahan benar-benar bisa diakses oleh anak-anak dan orang tua yang membutuhkan,” pungkas Farhan. (R)
Editor
: GY Simanjuntak MSi
beritaTerkait
komentar
