Jakarta (buseronline.com) - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menekankan pentingnya pembelajaran anak usia dini yang berorientasi pada penguatan cara berpikir di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam 2025 International Symposium on Early Childhood Education and Development yang digelar di Ballroom Chubb Square, Rabu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 10,82 persen penduduk Indonesia merupakan anak usia dini berusia 0–6 tahun. Kondisi ini menunjukkan besarnya tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pemenuhan hak anak secara menyeluruh, mulai dari kesehatan, kecukupan gizi, pendidikan, hingga pengasuhan yang berkualitas sejak usia dini.
Dalam paparannya, Wamen Stella menegaskan bahwa pembelajaran di era kecerdasan artifisial tidak hanya berfokus pada penguasaan kemampuan teknis, seperti pengenalan coding, tetapi lebih pada pembentukan pola pikir dan kemampuan bernalar anak.
“Pembelajaran di era kecerdasan artifisial tidak semata-mata berfokus pada penguasaan teknis, seperti membuat coding. Yang lebih penting adalah memahami cara berpikir di balik coding itu sendiri, termasuk mengenali struktur dan pola dalam memecahkan masalah. Orang yang bisa melihat struktur itu akan mampu memecahkan masalah-masalah yang kelihatannya baru, tetapi sebenarnya memiliki pola yang sama. Itu penting sekali,” ujar Stella.
Sejalan dengan hal tersebut, Country Head Tanoto Foundation Indonesia, Inge Sanitasia Kusuma, mengungkapkan bahwa hampir 43 persen anak di bawah usia lima tahun berisiko tertinggal akibat kurangnya stimulasi, gizi, dan kesempatan belajar sejak dini. Menurutnya, investasi pada pengasuhan dan pembelajaran anak usia dini merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Hampir 90 persen perkembangan otak anak terjadi pada 30 tahun pertama kehidupannya, banyak di antaranya berlangsung di rumah tanpa bimbingan yang konsisten dalam stimulasi dan perawatan responsif. Berinvestasi sejak dini adalah cara kita mengubah potensi demografis menjadi kemajuan nasional yang nyata,” tegas Inge.
Pemerintah sendiri telah mengembangkan Program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) sebagai upaya memastikan tumbuh kembang anak berlangsung secara menyeluruh, mencakup aspek kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, serta stimulasi sesuai tahapan perkembangan. Program tersebut ditetapkan sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan bahwa penguatan kualitas keluarga dan praktik pengasuhan perlu disinergikan dengan berbagai kebijakan nasional.
“Salah satu kebijakan strategis yang menjadi instrumen Kementerian PPPA dalam mendukung pengembangan holistik integratif adalah kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang berfungsi sebagai kerangka komprehensif untuk memastikan pemenuhan hak anak secara terintegrasi di seluruh wilayah,” jelas Arifah.
Ia juga menambahkan keberadaan Taman Asuh Ramah Anak (TARA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan layanan pemenuhan hak anak.
Pada kesempatan tersebut, Wamen Stella kembali menegaskan bahwa lingkungan memiliki peran besar dalam membentuk kemampuan berpikir anak.
“Yang pertama, kita harus percaya dan tahu bahwa anak-anak kita mempunyai kemampuan berpikir yang sangat bagus. Yang kedua, bagaimana kita membuka peluang agar anak-anak yang sudah memiliki rasa ingin tahu itu tetap ingin tahu dan terus belajar,” pungkasnya.
Simposium internasional ini diharapkan tidak hanya menambah wawasan dan perspektif, tetapi juga memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta media massa dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030 dan mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045. (R)
Editor
: GY Simanjuntak MSi
beritaTerkait
komentar
