Penanganan ATS Ditingkatkan Pemkab Bogor untuk Jamin Hak Pendidikan Anak

Bogor (buseronline.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperkuat upaya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui kebijakan strategis yang dipimpin langsung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto.

Salah satu langkah penting adalah penerbitan Surat Edaran Bupati Nomor 108.3.4.7/1018-0t/dit tentang Pencegahan dan Penanganan ATS, yang ditegaskan sebagai komitmen daerah untuk memastikan seluruh anak mendapatkan hak pendidikan layak. Kebijakan ini diumumkan pada Jumat.

Bupati Rudy menyatakan bahwa penanganan ATS bukan sekadar program tambahan, melainkan agenda prioritas yang menentukan masa depan generasi di Kabupaten Bogor.

Ia memastikan seluruh perangkat daerah — termasuk Dinas Pendidikan, pemerintah kecamatan, dan satuan pendidikan di 40 kecamatan — mengimplementasikan pencegahan serta intervensi secara terukur.

Sebagai dasar intervensi, Pemkab Bogor mewajibkan satuan pendidikan melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi data ATS melalui sistem resmi Kemendikbudristek pada laman pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/.

Pendataan berbasis sistem dianggap menjadi instrumen penting untuk memastikan data yang akurat, pemetaan masalah yang tepat, serta penyusunan intervensi yang benar-benar sesuai kebutuhan anak.

Rudy menekankan bahwa kebijakan ini sekaligus memperkuat tata kelola pendidikan dan mencegah beredarnya informasi keliru yang dapat merugikan masyarakat maupun lembaga pendidikan.

“Penanganan ATS adalah kerja besar yang harus dijalankan dengan data yang kuat, kolaborasi yang solid, dan pendekatan yang manusiawi,” ujar Rudy.

Pemkab Bogor juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam upaya mengembalikan ATS ke jalur pendidikan, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.

Tim Pencegahan dan Penanganan ATS di sekolah diminta memastikan intervensi dilakukan secara persuasif, termasuk dialog dengan keluarga dan pendampingan personal yang mempertimbangkan kondisi masing-masing anak.

Kolaborasi lintas sektor menjadi aspek yang ditekankan Bupati Rudy, melibatkan sekolah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga perangkat daerah.

Sinergi ini disebut sebagai kunci dalam memastikan penanganan ATS tidak berhenti pada pendataan, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan nyata.

Di bawah arahan Bupati, seluruh satuan pendidikan diwajibkan melaporkan hasil identifikasi, verifikasi, serta intervensi ATS kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor secara berkala.

Mekanisme ini menjadi alat kontrol sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di tingkat daerah.

Pemkab Bogor mencatat sejumlah capaian awal dalam implementasi kebijakan ini. Jumlah anak yang kembali bersekolah meningkat, selain tumbuhnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan berkelanjutan.

Semakin kuatnya kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan satuan pendidikan juga tercermin dari tingkat partisipasi dalam pendataan dan intervensi ATS.

Bupati Rudy menyampaikan apresiasi atas dukungan para tenaga pendidik, perangkat daerah, dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan penanganan ATS hanya dapat dicapai melalui tanggung jawab bersama.

“Setiap anak berhak belajar, berhak mengejar cita-cita, dan pemerintah hadir untuk memastikan hak itu terpenuhi,” tegasnya.

Kebijakan ini diharapkan memperkuat integritas data pendidikan sekaligus menjaga konsistensi implementasi program pemerataan pendidikan di Kabupaten Bogor. (R)

Pertama di Indonesia, Sumut Luncurkan Sistem Pendaftaran Bisnis Berbasis SDGs

Menuju Swasembada Pangan, Jateng Terus Tancap Gas dengan Strategi Nyata

Dekranasda Jateng Gandeng Kemenlu untuk Dorong Promosi Produk Ekraf ke Pasar Global

Monaco Bungkam Marseille 2-1, Catat Tujuh Kemenangan Beruntun

Real Oviedo Raih Kemenangan Penting, Tundukkan Sevilla 1-0 di La Liga

Timnas Futsal Indonesia Bantai Brunei 7-0 di Laga Pembuka Piala AFF Futsal 2026