Program PADI Resmi Diluncurkan Pemkot Bandung-KPK, ASN Harus Ikut Pendidikan Antikorupsi Berkelanjutan

Bandung (buseronline.com) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi meluncurkan program Pendidikan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mengikuti pendidikan antikorupsi berkelanjutan.

Program ini merupakan yang pertama di tingkat pemerintah kota/kabupaten dengan supervisi langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut PADI sebagai langkah strategis dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan sejak dini.

“Program ini untuk semua ASN di Pemkot Bandung, sebagai pedoman jelas mana yang boleh dan mana yang tidak. Kolaborasi dengan KPK ini levelnya sudah sangat struktural,” ujar Farhan usai peluncuran PADI di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, Senin.

Farhan menargetkan program ini dapat memperbaiki Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) Kota Bandung yang masih berada di bawah standar KPK.

“SPI kita harus dikejar sampai di atas angka 79. Dengan adanya PADI, saya yakin bisa meningkat,” tegasnya.

Ia menambahkan, pendidikan antikorupsi harus menjadi program berkelanjutan, bukan sekadar inisiatif yang berhenti pada satu periode kepemimpinan.

“Setiap tahun wajib ada pendidikan antikorupsi. Siapapun wali kotanya nanti, program ini tidak boleh berganti. Inovasi ini harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengungkapkan bahwa Bandung merupakan daerah pertama yang secara langsung meminta agar konten pembelajaran antikorupsi KPK diadopsi ke dalam program daerah.

“Konten dari LMS KPK ditransfer ke Bandung, lalu dikembangkan lagi. Hari ini di-launching untuk 16.000 ASN, dari pejabat tinggi hingga staf,” terang Wawan.

Menurutnya, PADI tidak hanya berisi teori, tetapi juga membekali ASN dengan pengetahuan mengenai modus-modus korupsi terkini.

“Kontennya dinamis. Misalnya modus lewat cryptocurrency, itu akan masuk. Jadi pemahaman ASN selalu relevan dengan perkembangan zaman,” pungkasnya.

Dengan peluncuran PADI, Pemkot Bandung berharap bisa menjadi pionir dalam penerapan pendidikan antikorupsi berkelanjutan, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (R)

KPK OTT Bupati Tulungagung dan Ajudan, Diduga Lakukan Pemerasan hingga Rp5 Miliar

Jawa Tengah Jadi Percontohan Penguatan Kemitraan Program MBG

Skrining Pendengaran Digelar, Pemkab Bekasi Luncurkan Sekolah Peduli Pendengaran

Swasta Didorong Terlibat, TP PKK Medan Targetkan Penurunan Zero Dose Imunisasi

Patroli Humanis Satgas Damai Cartenz 2026 Hidupkan Suasana Distrik Muara

Bareskrim Polri Ungkap Produksi Kosmetik Ilegal di Bogor, Tiga Tersangka Ditangkap