Lewat Integritas Antikorupsi, KPK Harapkan Mahasiswa Jadi Pelopor Perubahan

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong mahasiswa agar menjadi agen perubahan dengan menjadikan integritas sebagai pedoman utama dalam kehidupan akademik maupun sosial. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, saat memberikan materi dalam kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis.

Dalam paparannya, Ibnu menekankan pentingnya integritas sejak dini untuk membangun bangsa yang bersih dari korupsi. “Menjadi mahasiswa saja tidak cukup. Perlu tekad kuat untuk menanamkan integritas dalam diri, sehingga mampu turut serta mendukung upaya pemberantasan korupsi di masa depan,” ujarnya di hadapan lebih dari 800 mahasiswa baru.

Menurut Ibnu, praktik korupsi tidak selalu berwujud skandal besar yang merugikan negara. Bentuk-bentuk kecil atau petty corruption justru sering terjadi di lingkungan pendidikan. Ia mencontohkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang menemukan masih tingginya pelanggaran di perguruan tinggi. Dari 1.238 kampus responden, 98 persen mengakui masih ada praktik menyontek, 84 persen mahasiswa sering datang terlambat, dan 43 persen terindikasi melakukan plagiarisme.

“Budaya pungli, memberi hadiah pada dosen, atau menaikkan harga dalam kegiatan kepanitiaan adalah bentuk gratifikasi. Jika dibiarkan, perilaku kecil ini bisa berkembang menjadi korupsi besar yang merusak tatanan bangsa,” jelasnya.

Untuk mencegah hal tersebut, KPK mengajak mahasiswa menginternalisasi sembilan nilai antikorupsi yang dirumuskan dalam akronim JUMAT BERSEPEDA KK: Jujur, Mandiri, Tanggung jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Adil, Kerja Keras, dan Konsisten. Dengan menanamkan nilai-nilai ini, mahasiswa diharapkan berani menolak pungutan liar, melaporkan kecurangan, serta aktif menumbuhkan budaya antikorupsi di kampus maupun masyarakat.

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ade Abdul Hak, menambahkan bahwa perilaku koruptif juga bisa muncul dalam bentuk penyalahgunaan waktu. “Dari 20 SKS yang diambil, bila tidak digunakan untuk kuliah, itu sama saja dengan korupsi waktu. Akibatnya, bisa terlambat lulus dan orang tua harus membayar UKT lebih lama. Karena itu, disiplin dan sikap antikorupsi harus benar-benar ditanamkan,” tegasnya.

Kegiatan PBAK ini menjadi bagian dari komitmen UIN Syarif Hidayatullah dalam mengembangkan budaya antikorupsi di lingkungan akademik. Perguruan tinggi tersebut termasuk salah satu kampus yang telah mengimplementasikan kurikulum Pendidikan Antikorupsi (PAK) yang diinisiasi KPK.

Saat ini, kurikulum PAK sudah diterapkan di 83 persen daerah di Indonesia dengan tujuan membangun karakter generasi muda yang berintegritas, menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini, serta membentuk budaya bersih dan berkeadilan.

Dengan komitmen tersebut, KPK berharap mahasiswa tidak hanya unggul dalam kecerdasan intelektual, tetapi juga tangguh secara moral dan berintegritas. “Mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi,” pungkas Ibnu. (R)

Pertama di Indonesia, Sumut Luncurkan Sistem Pendaftaran Bisnis Berbasis SDGs

Menuju Swasembada Pangan, Jateng Terus Tancap Gas dengan Strategi Nyata

Dekranasda Jateng Gandeng Kemenlu untuk Dorong Promosi Produk Ekraf ke Pasar Global

Monaco Bungkam Marseille 2-1, Catat Tujuh Kemenangan Beruntun

Real Oviedo Raih Kemenangan Penting, Tundukkan Sevilla 1-0 di La Liga

Timnas Futsal Indonesia Bantai Brunei 7-0 di Laga Pembuka Piala AFF Futsal 2026