Hasil TKA Paket C Diakui Setara Pendidikan Formal, Bisa untuk Daftar Perguruan Tinggi

Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI menegaskan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang pendidikan kesetaraan Paket C dapat digunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi.

Dilansir dari laman Kemendikdasmen, kebijakan ini menjadi bentuk pengakuan pemerintah terhadap kesetaraan pendidikan nonformal dengan pendidikan formal, sehingga warga belajar Paket C memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik), Rahmawati, dalam kegiatan Temu Media Hasil Pelaksanaan TKA 2026 jenjang SMA/MA dan pendidikan kesetaraan Paket C di Jakarta, pada 9 November 2026.

Rahmawati menjelaskan, pelaksanaan TKA bagi peserta Paket C dilakukan bersamaan dengan peserta didik SMA, MA, dan SMK. Langkah tersebut bertujuan menjaga prinsip penyetaraan serta keabsahan hasil asesmen.

"Karena prinsipnya hasil dari TKA peserta Paket C ini bisa digunakan untuk menyetarakan, maka pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan peserta didik di jenjang SMA, MA, maupun SMK," ungkapnya.

Ia menambahkan, tidak ada perbedaan tingkat kesulitan soal TKA antara peserta Paket C dan peserta didik sekolah formal. Hal ini karena standar capaian pembelajaran dalam kurikulum pendidikan kesetaraan Paket C sama dengan jenjang SMA, MA, maupun SMK.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Any Sayekti menyampaikan sebanyak 103.362 warga belajar Paket C mengikuti TKA 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 93.274 peserta mengikuti ujian secara daring dan 10.088 peserta melalui sistem semi daring.

Adapun tingkat kehadiran peserta pada hari pertama mencapai 90,73 persen, hari kedua 81,28 persen, hari ketiga 79,60 persen, dan hari keempat 80,33 persen.

Menurut Any, capaian tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan nonformal masih cukup tinggi, meskipun jumlah peserta mengalami penurunan sekitar 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen terus memperluas akses pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk mengakses pendidikan formal.

Selain memberikan layanan akademik dan ijazah, pendidikan kesetaraan kini juga diperkuat dengan program keterampilan vokasi dan inovasi digital. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan warga belajar sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Any berharap keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dapat berkontribusi dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia.

Ia menegaskan, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, agar akses pendidikan yang merata dapat diwujudkan.

"Hadirnya pendidikan kesetaraan baik melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) pada akhirnya kami harapkan dapat menekan jumlah Angka Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia. Dan tentu upaya ini tidak dapat terwujud tanpa kerjasama multistakeholder, termasuk dorongan dari pemda," pungkasnya. (R)

TKA 2026 Gelombang 1 Tuntas, Diikuti 1,6 Juta Murid SMA dan SMK

1,48 Juta Siswa SMK Ikuti TKA 2026, SMKN 2 Depok Libatkan 440 Peserta

Kemendikdasmen Buka Ujian Susulan TKA pada 30 Oktober, Siswa Terdampak Gangguan Jaringan Bisa Ikut

Pemprov Sumut Dorong PTS Sejajar dengan Perguruan Tinggi Negeri

362 Putra-Putri Kabupaten Tegal Terima Beasiswa Sadesa untuk Kuliah

Puspresnas: SIMT Bukan Instrumen Pemeringkatan Sekolah dan Perguruan Tinggi