1.217 Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Semarang Bersedia Kembali Mengenyam Pendidikan

Ungaran (buseronline.com) - Sebanyak 1.217 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menyatakan bersedia kembali mengenyam pendidikan.

Dilansir dari laman Jatengprov, capaian tersebut merupakan hasil pendampingan dan penanganan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikbudpora).

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Disdikbudpora Kabupaten Semarang, Imam Ros Wahyudi, mengatakan hingga awal November 2026 terdapat 4.119 anak tidak sekolah yang telah melalui proses verifikasi dan validasi (verval).

Dari jumlah tersebut, 1.217 anak menyatakan bersedia kembali belajar di sekolah. Pendataan dilakukan secara terperinci menggunakan metode by name by address (BNBA) untuk mengetahui kondisi dan latar belakang masing-masing anak.

"Sampai awal November 2026 ini, proses verval di Kabupaten Semarang berjalan lancar dan menjadi yang terbaik di Jawa Tengah," ujar Imam dalam Forum Konsultasi Publik Pendidikan di aula Kantor Disdikbudpora Kabupaten Semarang, pada 6 November 2026.

Ia menjelaskan, ATS yang terdata terdiri atas anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Latar belakang mereka beragam, mulai dari pekerja anak, penyandang disabilitas, korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, hingga anak dengan kondisi sosial rentan lainnya.

Menurut Imam, upaya mengembalikan anak ke bangku sekolah harus diimbangi dengan langkah pencegahan agar kasus putus sekolah tidak terus bertambah.

Ia meminta kepala sekolah dan tenaga pendidik lebih aktif mencermati perubahan perilaku serta penurunan minat belajar siswa.

Apabila terdapat murid yang tidak masuk sekolah selama tiga hari atau lebih tanpa alasan sakit, pihak sekolah diminta segera melakukan kunjungan ke rumah.

"Jangan tunggu anak putus sekolah. Segera lakukan intervensi. Kalau alasan bekerja, koordinasi dengan Disnaker. Jika karena kekerasan dapat bekerja sama dengan DP3AKB, dan ke Dinas Sosial apabila ada masalah sosial," tegasnya.

Sebagai bentuk penguatan penanganan, Disdikbudpora Kabupaten Semarang berencana membentuk posko pengaduan dan penanganan ATS di tingkat kecamatan pada 2027. Posko tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan anak tidak sekolah sekaligus mencegah munculnya kasus baru.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang, Joko Sriyono, mendorong pemerintah daerah menyediakan unit Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di setiap kecamatan.

Menurutnya, keberadaan PKBM dapat menjadi alternatif bagi anak putus sekolah dan penyandang disabilitas untuk memperoleh akses pendidikan sesuai kebutuhan mereka.

Selain itu, Joko mengusulkan Pemkab Semarang mengalokasikan Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) bagi anak-anak yang melanjutkan pendidikan melalui kelompok belajar (Kejar) Paket dari jenjang SD hingga SMA.

Dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pendidikan, termasuk biaya transportasi, sehingga keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk kembali mengenyam pendidikan. (R)

Pemprov Jateng Siapkan Rp1,7 Miliar untuk Jaminan Kesehatan Guru Ngaji dan Marbot Masjid

Pemprov Jateng Integrasikan CKG dan Speling, Perluas Layanan Kesehatan hingga Pelosok Desa

Pemprov Jateng Kembangkan Sigap Deswita untuk Dorong 1.000 Desa Wisata

Pemprov Jateng Perluas Akses Beasiswa Kuliah bagi Masyarakat Kurang Mampu

Speling Jateng Jangkau 1.660 Desa, Layani Lebih dari 133 Ribu Warga

Jelang Nataru 2026-2027, Gubernur Jateng Perkuat Satgas Pengendalian Harga Pangan