Sebagai bentuk penguatan penanganan, Disdikbudpora Kabupaten
Semarang berencana membentuk posko pengaduan dan penanganan ATS di tingkat kecamatan pada 2027. Posko tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan anak tidak sekolah sekaligus mencegah munculnya kasus baru.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten
Semarang, Joko Sriyono, mendorong pemerintah daerah menyediakan unit Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di setiap kecamatan.
Menurutnya, keberadaan PKBM dapat menjadi alternatif bagi anak putus sekolah dan penyandang disabilitas untuk memperoleh akses pendidikan sesuai kebutuhan mereka.
Selain itu, Joko mengusulkan Pemkab
Semarang mengalokasikan Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) bagi anak-anak yang melanjutkan pendidikan melalui kelompok belajar (Kejar) Paket dari jenjang SD hingga SMA.
Dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pendidikan, termasuk biaya transportasi, sehingga keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk kembali mengenyam pendidikan. (R)
beritaTerkait
komentar