Pemko Bandung Perkuat Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Bandung (buseronline.com) - Pemerintah Kota Bandung memperkuat layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kolaborasi lintas sektor.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung Uum Sumiati mengatakan penanganan kasus kekerasan harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan mengedepankan pemenuhan hak korban.

Dilansir dari laman Jabarprov, hal itu disampaikan Uum dalam Forum Konsultasi Publik Pelayanan UPTD PPA di Grandia Hotel Bandung, pada 9 September 2026.

Menurut Uum, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) tidak hanya berfungsi menerima laporan.

Lembaga tersebut juga memberikan informasi mengenai hak korban serta memfasilitasi layanan kesehatan, psikososial, rehabilitasi sosial, hingga mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan korban dan keluarganya.

"Fungsi penanganan kasus tidak lagi sekadar administratif, tetapi harus berbasis pada pemenuhan hak korban secara utuh dan terpadu," ujar Uum.

Berdasarkan data DP3A Kota Bandung, sepanjang 2025 tercatat 269 kasus kekerasan terhadap anak. Kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kasus yang paling banyak terjadi.

Pada tahun yang sama, terdapat 241 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan kekerasan fisik dan seksual menjadi bentuk kasus yang terbanyak.

Uum menegaskan, pencegahan harus menjadi perhatian utama karena proses penanganan sebuah kasus dapat berlangsung cukup lama.

"Pencegahan lebih baik daripada penanganan. Karena kalau bicara penanganan, satu kasus saja bisa berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun baru selesai," katanya.

Ia mengungkapkan, penanganan kasus masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya korban yang menghentikan proses setelah melakukan mediasi internal serta kendala jadwal pendampingan.

Untuk itu, DP3A mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, psikolog, dan masyarakat agar penanganan kasus dapat berjalan lebih efektif.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menekankan pentingnya membangun pelayanan publik berdasarkan kebutuhan dan suara masyarakat sebagai penerima layanan.

Ia meminta layanan UPTD PPA diberikan secara cepat, tepat, aman, mudah diakses, dan terintegrasi dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.

"Pemerintah Kota Bandung harus memastikan tidak ada lagi perempuan dan anak korban kekerasan yang merasa sendirian ketika mencari pertolongan. Ketika masyarakat datang meminta perlindungan, negara harus hadir di tengah-tengah mereka," kata Asep.

Menurut Asep, keberhasilan UPTD PPA tidak semata-mata diukur dari jumlah kasus yang diselesaikan, tetapi juga dari rasa aman dan proses pemulihan yang dirasakan korban.

"Kerja dan kinerja kita bukan hanya berapa banyak kasus yang ditangani. Tetapi apakah prosesnya semakin cepat, apakah mereka dilayani, apakah prosesnya simpel, tidak berbelit-belit, kemudian mereka merasa aman," ujarnya.

Asep juga mendorong agar informasi mengenai mekanisme pelaporan dan akses bantuan disampaikan secara masif hingga tingkat kewilayahan.

Camat, lurah, puskesmas, kader, forum RW, sekolah, keluarga, dan masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam mendeteksi secara dini serta mencegah terjadinya kekerasan. Edukasi juga perlu diperluas melalui ruang digital.

"Semua masyarakat harus mengetahui tanda-tanda kekerasan, bagaimana mekanisme melakukan pelaporan dan di mana tempat untuk mendapatkan bantuan," katanya.

Senada, Asisten Pemerintahan Kota Bandung Asep Cucu menilai penanganan kekerasan membutuhkan kolaborasi berbagai sektor karena berkaitan dengan layanan kesehatan, pendampingan psikologis, hingga proses hukum.

Ia mengapresiasi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sebagai sarana untuk memperoleh masukan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan UPTD PPA.

"Pelayanan yang baik harus berasal dari suara masyarakat, dari harapan dan evaluasi masyarakat sebagai pengguna layanan," katanya.

Asep Cucu menegaskan UPTD PPA harus menjadi ruang perlindungan yang memberikan rasa aman kepada korban.

"Ketika seorang perempuan atau anak datang mencari pertolongan, mereka membutuhkan kehadiran petugas yang empatik, responsif, profesional, dan mampu menjaga kerahasiaan," ujarnya.

Ia berharap hasil forum tersebut dapat ditindaklanjuti melalui perbaikan standar operasional prosedur, standar pelayanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem layanan yang terintegrasi.

"Perlindungan perempuan dan anak harus dilakukan secara kolaboratif. Kita harus memperkuat sistem penanganan yang terintegrasi agar ketika ada kasus, penanganannya tidak terputus," katanya.

Selain penanganan, upaya pencegahan juga harus diperkuat melalui edukasi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan ruang publik.

"Jadikan keluarga tempat yang aman, jadikan sekolah ruang yang melindungi, jadikan lingkungan tempat yang peduli," ucapnya.

Forum tersebut turut dihadiri unsur kepolisian, kejaksaan, TNI, perwakilan kewilayahan, akademisi, psikolog, pemerhati perempuan dan anak, Puspaga, serta unsur masyarakat. (R)

Pemko Bandung Dorong Perempuan Rutin Skrining Kanker Payudara dan Serviks

Pemko Bandung Perketat Pengawasan Restoran dan SPPG

Pemko Bandung Gencarkan Skrining HIV Sukarela, Perkuat Peran Masyarakat

Pemko Bandung Dorong Penguatan Pendidikan Vokasi untuk Perluas Peluang Kerja di Luar Negeri

Pemko Bandung Targetkan PAD Sumbang Lebih dari 60 Persen Pendapatan Daerah

Pemko Bandung Targetkan Pendapatan Rp7,46 Triliun pada APBD 2027