Pemkab Pati Perketat Pengawasan SPMB 2026 untuk Jaga Transparansi dan Integritas

Pati (buseronline.com) - Pemerintah Kabupaten Pati memperketat pengawasan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 guna menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan seluruh tahapan seleksi berlangsung profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.

Dilansir dari laman Jatengprov, penegasan tersebut disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat menghadiri kegiatan Pendidikan Antikorupsi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru di Ruang Pragolo Setda Pati, Rabu.

Menurut Chandra, SPMB bukan sekadar proses administrasi, melainkan bagian penting dari pelayanan publik yang berperan menentukan masa depan generasi muda.

"Proses penerimaan murid baru adalah tahapan strategis untuk melahirkan generasi penerus yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Karena itu, seluruh prosesnya harus berjalan profesional, objektif, transparan, dan akuntabel," ujarnya.

Ia menjelaskan, meskipun sistem penerimaan saat ini telah berbasis digital, potensi penyimpangan tetap harus diantisipasi melalui pengawasan yang kuat dari seluruh pihak terkait.

"Walaupun semuanya sudah online, sistem tetap dibuat dan dijalankan oleh manusia. Karena itu, pengawasan menjadi sangat penting. Lebih baik mencegah daripada menghadapi persoalan di kemudian hari," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Chandra juga mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang sekolah, tenaga pendidik, dewan pendidikan, maupun komite sekolah menjual seragam atau bahan seragam kepada peserta didik.

Menurutnya, pengadaan pakaian seragam merupakan tanggung jawab orang tua murid. Sekolah tidak diperkenankan mewajibkan ataupun membebani orang tua untuk membeli seragam baru, baik saat penerimaan murid baru maupun ketika kenaikan kelas.

"Pengadaan pakaian seragam menjadi tanggung jawab orang tua murid. Sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun membebani orang tua untuk membeli seragam baru," katanya.

Chandra menilai kepatuhan terhadap aturan tersebut penting untuk mencegah praktik yang berpotensi membebani masyarakat sekaligus menjaga integritas lingkungan pendidikan.

Ia juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari pengawasan publik, termasuk masyarakat dan media.

"Kita semua diawasi masyarakat, media, dan berbagai pihak. Apa yang terjadi di sekolah akan diketahui publik. Karena itu, saya minta seluruh penyelenggara pendidikan benar-benar berhati-hati dan menjalankan tugas sesuai aturan," lanjutnya.

Untuk mewujudkan SPMB yang bersih dan berintegritas, Pemkab Pati telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya memperkuat transparansi informasi, memperketat pengawasan internal dan eksternal, memberantas gratifikasi serta pungutan liar, dan menjaga integritas seluruh penyelenggara pendidikan.

Chandra berharap satuan pendidikan dapat menjadi motor penggerak terciptanya kondusivitas di Kabupaten Pati. Menurutnya, dunia pendidikan yang aman dan kondusif akan melahirkan generasi muda yang mampu menjadi penopang pembangunan berkelanjutan di masa depan.

"Saya berharap satuan pendidikan menjadi motor penggerak kondusivitas Kabupaten Pati. Dunia pendidikan yang aman dan kondusif akan melahirkan generasi muda yang mampu menjadi penopang pembangunan berkelanjutan di masa depan," tuturnya. (R)

Pemko Bandung Buka Pendaftaran SPMB Tahap II Jalur Domisili dan Mutasi

SPMB Jateng 2026 Berjalan Lancar, 228 Ribu Calon Murid Lolos Seleksi

SPMB Tahap 1 Jabar Resmi Ditutup, Ratusan Ribu Siswa Siap Daftar Ulang

Pemprov Jabar Gandeng Sekolah Swasta, Siapkan Bantuan bagi 78 Ribu Siswa yang Tak Tertampung di Sekolah Negeri

KPK Awasi SPMB DKI Jakarta 2026/2027, Pastikan Proses Penerimaan Transparan dan Bebas Titipan

Kepala Sekolah Didorong Perkuat Layanan Informasi dalam SPMB Ramah 2026