Melalui PI, PJJ Tanjungrejo 2 Perkuat Iman dan Kebersamaan Jemaat GBKP Namo Kamuna
Medan (buseronline.com) Sektor Perpulungen Jabujabu (PJJ) Tanjungrejo 2, GBKP Setia Budi, Klasis Medan Kampung Lalang, melaksanakan kegia
Regional 2 jam lalu
Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelindungan anak di ruang digital melalui penguatan literasi digital, peningkatan kapasitas pendidik, serta edukasi keamanan digital bagi peserta didik dan orang tua.
Dilansir dari laman Kemendikdasmen, rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari amanat Perpres Nomor 87 Tahun 2025 yang menugaskan KemenPPPA untuk mengoordinasikan pelaksanaan peta jalan nasional pelindungan anak di ruang digital. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan 15 kementerian dan lembaga yang memiliki peran dalam implementasi kebijakan nasional tersebut.
Menurut Fajar, Kemendikdasmen telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang diperkuat melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
Ia menambahkan, Kemendikdasmen akan terus mengintegrasikan materi pelindungan anak di ranah digital ke dalam pembelajaran, meningkatkan kapasitas pendidik, serta memperluas edukasi keamanan digital kepada peserta didik dan orang tua. Upaya tersebut juga diperkuat melalui pembiasaan karakter dan penguatan literasi digital dalam ekosistem pendidikan.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi menegaskan bahwa pelindungan anak di ruang digital merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Arifah, peningkatan akses digital tersebut harus diimbangi dengan penguatan perlindungan anak dari berbagai risiko di ruang digital, seperti perundungan siber, eksploitasi seksual, penyalahgunaan data pribadi, serta berbagai bentuk kekerasan lainnya yang memanfaatkan teknologi digital.
Arifah menjelaskan bahwa Perpres Nomor 87 Tahun 2025 menjadi arah kebijakan nasional pelindungan anak di ranah digital hingga 2029 dengan tiga fokus utama, yakni pencegahan, penanganan, dan kolaborasi. Implementasinya membutuhkan sinergi seluruh kementerian dan lembaga sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat mempercepat terwujudnya ruang digital yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi Indonesia yang berkarakter, terlindungi, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. (R)
Medan (buseronline.com) Sektor Perpulungen Jabujabu (PJJ) Tanjungrejo 2, GBKP Setia Budi, Klasis Medan Kampung Lalang, melaksanakan kegia
Regional 2 jam lalu
Jakarta (buseronline.com) Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Teddy Indra Wijaya, mengajak masyarakat untuk menjelajahi berbagai daerah
Regional 2 jam lalu
Jakarta (buseronline.com) Pemerintah akan menyesuaikan regulasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna memberikan kesempatan yang setara bag
Ekonomi 3 jam lalu
Bandung (buseronline.com) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak seluruh aparatur peradilan memperkuat budaya integritas dan kolabora
Hukum & Peristiwa 3 jam lalu
Nias (buseronline.com) Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah harus diiringi d
Pendidikan 4 jam lalu
Gunungsitoli (buseronline.com) Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya memastikan pembangunan bronjong di ruas jalan provinsi MigaLol
Ekonomi 5 jam lalu
Depok (buseronline.com) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional (HAN) 2026 untuk memperkuat pendidikan
Hukum & Peristiwa 6 jam lalu
Jakarta (buseronline.com) Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa rokok elektrik bukan merupakan alternatif yang lebih a
Kesehatan 7 jam lalu
Tebingtinggi (buseronline.com) Ketua Tim Penggerak (TP) PKK sekaligus Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumut Kahiyang Ayu
Pendidikan 8 jam lalu
Cimahi (buseronline.com) Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan bahwa integritas pejabat pemerintah harus dibangun tidak hany
Hukum & Peristiwa 9 jam lalu