Pemprov Jateng Gratiskan Pendidikan untuk 231 Ribu Siswa pada Tahun Ajaran 2026/2027

Semarang (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA, SMK, dan SLB negeri pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Dilansir dari laman Kemendikdasmen, kebijakan tersebut akan menjangkau sebanyak 231.724 siswa atau sekitar 40,83 persen lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin mengatakan program sekolah gratis berlaku di seluruh SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri tanpa pungutan biaya kepada siswa maupun orang tua.

"Biaya operasional sekolah pada semua satuan pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri tanpa pungutan kepada siswa atau orang tua siswa," ujar Sadimin di Semarang, Jumat.

Ia menjelaskan, peserta didik penerima manfaat akan mendapatkan pembebasan biaya untuk berbagai kebutuhan pendidikan, mulai dari biaya operasional sekolah, paket buku pelajaran sesuai kurikulum, hingga sejumlah kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, dan organisasi siswa.

Selain itu, fasilitas penunjang pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan kegiatan akademik lainnya juga dapat diakses tanpa biaya tambahan.

Tak hanya di sekolah negeri, Pemprov Jawa Tengah juga memperluas akses pendidikan gratis melalui Program Sekolah Kemitraan yang bekerja sama dengan sekolah swasta.

Program ini ditujukan bagi calon siswa dari keluarga kurang mampu yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dalam program tersebut, seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah dan sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik. Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan bantuan sebesar Rp2 juta per murid setiap tahun.

"Tahun ini Program Sekolah Kemitraan dilaksanakan di 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta dengan total 139 sekolah swasta. Daya tampung yang disediakan mencapai 5.004 kursi," kata Sadimin.

Ia menambahkan, proses seleksi Program Sekolah Kemitraan dilakukan bersamaan dengan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) negeri melalui jalur afirmasi.

Selain itu, Pemprov Jateng tetap melanjutkan program sekolah gratis berbasis asrama melalui SMK boarding school dan semi boarding school.

Untuk boarding school, kuota tersedia di SMKN Jateng Semarang sebanyak 120 kursi, SMKN Jateng Pati 72 kursi, dan SMKN Jateng Purbalingga 96 kursi. Seluruh siswa yang diterima dibebaskan dari biaya operasional maupun biaya personal selama menempuh pendidikan.

Sementara itu, program semi boarding school diselenggarakan di 15 SMK Negeri yang tersebar di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Klaten, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Demak, Pemalang, dan Brebes. Total kuota yang disediakan mencapai 471 kursi.

Sadimin juga menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB Jawa Tengah 2026 dilakukan secara transparan dan bebas praktik percaloan. "SPMB Jawa Tengah 2026 no titip, no jastip," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan pemerintah daerah terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui berbagai program afirmasi.

Menurutnya, pendidikan merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Banyak masyarakat kita punya istilah, habis lulus SMP langsung kerja. Maka jalur afirmasi kita perbanyak," ujar Luthfi.

Melalui berbagai program tersebut, Pemprov Jawa Tengah berharap semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu yang dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah tanpa terkendala biaya. (R)

UMKM Boyolali Tembus Pasar Internasional, Kreasi Kayukuu Raup Omzet Hingga Rp800 Juta per Bulan

KPK Apresiasi Jateng, Jadi Pilot Project Nasional Perizinan Tambang MBLB

Gubernur Jateng Pantau SPMB 2026, Tegaskan “No Titip-titip, No Jastip”

Jateng Antisipasi Dampak Kenaikan BBM Nonsubsidi terhadap Harga Bahan Pokok

Jateng Jadi Role Model Nasional CKG, Program Speling Dongkrak Partisipasi Masyarakat

Jateng Jadi Provinsi dengan Peserta Cek Kesehatan Gratis Terbanyak di Indonesia