Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/1602/2026 tentang kewaspadaan terhadap penyakit Campak bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kebijakan ini diterbitkan menyusul meningkatnya kasus campak serta terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) di sejumlah wilayah Indonesia.
Berdasarkan data hingga minggu ke-11 tahun 2026, tercatat sebanyak 58 KLB campak di 39 kabupaten/kota yang tersebar di 14 provinsi. Jumlah kasus sempat mencapai 2.740 pada awal tahun, meski saat ini menunjukkan tren penurunan menjadi 177 kasus.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit, Andi Saguni, menegaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan menjadi kelompok yang rentan tertular karena intensitas kontak langsung dengan pasien.
“Dengan meningkatnya kasus campak dan tingginya angka perawatan di rumah sakit, tenaga medis dan tenaga kesehatan menjadi kelompok yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, langkah kewaspadaan dan perlindungan harus diperkuat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan,” ujar Andi dalam keterangannya.
Sebagai langkah pengendalian, Kemenkes telah melaksanakan program Outbreak Response Immunization (ORI) serta Catch-Up Campaign (CUC) Campak/MR di 102 kabupaten/kota dengan sasaran anak usia 9 hingga 59 bulan. Meski demikian, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan, terutama di lingkungan fasilitas kesehatan.
Melalui surat edaran tersebut, Kemenkes menginstruksikan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperkuat upaya pencegahan, di antaranya melakukan skrining dan triase dini, menyiapkan ruang isolasi, memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD), serta memperkuat sistem pengendalian infeksi.
Selain itu, dilansir dari laman Kemkes, tenaga medis dan tenaga kesehatan diminta disiplin dalam menerapkan protokol pencegahan infeksi serta segera melaporkan jika mengalami gejala yang mengarah pada campak.
“Kami mengimbau seluruh tenaga kesehatan untuk tetap disiplin menjalankan protokol pencegahan dan segera melaporkan jika menemukan kasus suspek. Respons cepat sangat penting untuk mencegah penularan yang lebih luas,” tambahnya.
Kemenkes juga menegaskan bahwa seluruh kasus suspek campak wajib dilaporkan maksimal 24 jam melalui sistem surveilans yang telah ditetapkan.
Dengan diterbitkannya surat edaran ini, pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi penyebaran campak, sekaligus melindungi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. (R)
Medan (buseronline.com) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL)
Ekonomi 9 menit lalu
Jakarta (buseronline.com) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah
Pendidikan 54 menit lalu
Semarang (buseronline.com) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) memastikan kesiapan sektor peternakan dalam menghadapi Idul Ad
Kesehatan 2 jam lalu
Medan (buseronline.com) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat kerja sama bilateral dengan Jepang dalam penin
Ekonomi 2 jam lalu
Jakarta (buseronline.com) Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia FAO memperingatkan potensi krisis pangan global akibat meningkatnya ketega
Ekonomi 3 jam lalu
Kupang (buseronline.com) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti berbagai potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan Seleksi Penerim
Hukum & Peristiwa 4 jam lalu
Medan (buseronline.com) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menilai potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak opsen M
Ekonomi 5 jam lalu
Rembang (buseronline.com) Mulai 1 Juni 2026, layanan pemasangan ring jantung atau kateterisasi jantung (cath lab) di RSUD dr R Soetrasno R
Kesehatan 5 jam lalu
Tangerang (buseronline.com) Kemampuan bahasa asing kini semakin dipandang sebagai bekal utama bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Pendidikan 6 jam lalu
Jakarta (buseronline.com) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Densus 88 Antiteror Polri memperkuat kolaborasi dalam upa
Hukum & Peristiwa 16 jam lalu