Puncak HKG PKK ke-54 Digelar di Toba, Bupati Kukuhkan TP PKK Masa Bakti 2025-2030
Balige (buseronline.com) Puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke54 Tahun 2026 digelar di Kabupaten Toba, Jumat (20/11/2026). K
Regional 5 jam lalu
Jakarta (buseronline.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menetapkan masa jeda selama tiga bulan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) yang dinonaktifkan.
Kebijakan tersebut ditegaskan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa hambatan di seluruh fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit.
Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani saat ditemui Parlementaria usai Rapat Paripurna Ke-14 Penutupan Masa Sidang III Tahun Persidangan 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
“DPR RI sudah memutuskan ada jeda waktu selama tiga bulan bagi semua yang dinonaktifkan agar tetap bisa berobat di seluruh rumah sakit. Ketika ada rumah sakit yang menolak, maka rumah sakit tersebut akan berhadapan dengan konsekuensi dari Kementerian Kesehatan. Tidak ada yang boleh menolak,” tegas Irma.
Menurut legislator Fraksi Partai NasDem tersebut, kebijakan masa jeda ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
Ia menjelaskan, selama masa jeda tiga bulan tersebut, pemerintah harus memanfaatkannya secara maksimal untuk melakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh terhadap data PBI, khususnya yang bersumber dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kita harapkan dalam waktu jeda tiga bulan ini, pemerintah dapat mengevaluasi program DTSEN dari desil 1 sampai desil 10, agar rakyat yang memang berhak mendapatkan kartu PBI tetap mendapatkan haknya. Tidak boleh ada rakyat yang tidak bisa mengakses pelayanan publik yang sudah disediakan oleh konstitusi kita,” ujarnya.
Irma menegaskan, pembenahan data tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kerja sama lintas sektor antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah agar proses verifikasi dan validasi data berjalan akurat dan adil.
“Untuk itu, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan BPJS harus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi secara menyeluruh dan akurat,” katanya.
Lebih lanjut, dilansir dari laman DPR, Irma mendorong agar proses penetapan penerima PBI dilakukan secara terbuka dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat di tingkat desa. Menurutnya, mekanisme musyawarah atau rapat desa menjadi instrumen penting untuk memastikan keakuratan data penerima bantuan.
“Siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, itu seharusnya diputuskan melalui rapat desa dengan dibuatkan berita acara. Dengan data seperti itu, saya yakin pemegang kartu PBI yang memang berhak tidak akan mengalami penonaktifan seperti yang terjadi sekarang,” pungkasnya.
Dengan adanya kebijakan masa jeda ini, DPR RI berharap tidak ada lagi masyarakat miskin dan rentan yang kehilangan akses layanan kesehatan akibat persoalan administratif, sekaligus menjadi momentum perbaikan tata kelola data bantuan sosial agar lebih tepat sasaran ke depan. (R)
Balige (buseronline.com) Puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke54 Tahun 2026 digelar di Kabupaten Toba, Jumat (20/11/2026). K
Regional 5 jam lalu
Balige (buseronline.com) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengge
Regional 5 jam lalu
Semarang (buseronline.com) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat kerja sama ekonomi melalui pe
Ekonomi 10 jam lalu
Jakarta (buseronline.com) Polisi Diraja Malaysia (PDRM) menangkap pemilik Kapal MT Global 168 yang diduga terlibat dalam penyelundupan nar
Hukum & Peristiwa 11 jam lalu
Medan (buseronline.com) Pemerintah Kota (Pemko) Medan kembali meraih prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Pemko Medan berhasil memperol
Kesehatan 11 jam lalu
Jakarta (buseronline.com) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri berencana menggelar Festival Ojol Keselamatan secara rutin di berbagai kota
Hukum & Peristiwa 12 jam lalu
Medan (buseronline.com) Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Dr Muryanto Amin SSos MSi, terpilih menjadi Ketua Majelis Rektor Per
Pendidikan 13 jam lalu
Balige (buseronline.com) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba Lena Pardede memberikan klarifikasi terkait perbedaan besaran anggaran bant
Ekonomi 13 jam lalu
Tiongkok (buseronline.com) Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tion
Ekonomi 13 jam lalu
Jakarta (buseronline.com) Kementerian Agama (Kemenag) RI berhasil meraih penghargaan Terbaik II kategori Website dalam ajang Anugerah Medi
Pendidikan 13 jam lalu