DPR Putuskan Masa Jeda Tiga Bulan, Rumah Sakit Tak Boleh Tolak Peserta PBI Nonaktif

Jakarta (buseronline.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menetapkan masa jeda selama tiga bulan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) yang dinonaktifkan.

Kebijakan tersebut ditegaskan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa hambatan di seluruh fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit.

Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani saat ditemui Parlementaria usai Rapat Paripurna Ke-14 Penutupan Masa Sidang III Tahun Persidangan 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

“DPR RI sudah memutuskan ada jeda waktu selama tiga bulan bagi semua yang dinonaktifkan agar tetap bisa berobat di seluruh rumah sakit. Ketika ada rumah sakit yang menolak, maka rumah sakit tersebut akan berhadapan dengan konsekuensi dari Kementerian Kesehatan. Tidak ada yang boleh menolak,” tegas Irma.

Menurut legislator Fraksi Partai NasDem tersebut, kebijakan masa jeda ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Ia menjelaskan, selama masa jeda tiga bulan tersebut, pemerintah harus memanfaatkannya secara maksimal untuk melakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh terhadap data PBI, khususnya yang bersumber dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Kita harapkan dalam waktu jeda tiga bulan ini, pemerintah dapat mengevaluasi program DTSEN dari desil 1 sampai desil 10, agar rakyat yang memang berhak mendapatkan kartu PBI tetap mendapatkan haknya. Tidak boleh ada rakyat yang tidak bisa mengakses pelayanan publik yang sudah disediakan oleh konstitusi kita,” ujarnya.

Irma menegaskan, pembenahan data tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kerja sama lintas sektor antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah agar proses verifikasi dan validasi data berjalan akurat dan adil.

“Untuk itu, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan BPJS harus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi secara menyeluruh dan akurat,” katanya.

Lebih lanjut, dilansir dari laman DPR, Irma mendorong agar proses penetapan penerima PBI dilakukan secara terbuka dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat di tingkat desa. Menurutnya, mekanisme musyawarah atau rapat desa menjadi instrumen penting untuk memastikan keakuratan data penerima bantuan.

“Siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, itu seharusnya diputuskan melalui rapat desa dengan dibuatkan berita acara. Dengan data seperti itu, saya yakin pemegang kartu PBI yang memang berhak tidak akan mengalami penonaktifan seperti yang terjadi sekarang,” pungkasnya.

Dengan adanya kebijakan masa jeda ini, DPR RI berharap tidak ada lagi masyarakat miskin dan rentan yang kehilangan akses layanan kesehatan akibat persoalan administratif, sekaligus menjadi momentum perbaikan tata kelola data bantuan sosial agar lebih tepat sasaran ke depan. (R)

Hari Kelima Pascabencana, Pemerintah Kirim 253 Ton Logistik ke NTT

Bupati Toba Dorong Pengembangan Bawang Putih untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Bupati Taput Dukung Percepatan Pengembangan Panas Bumi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pemkab Taput Perkuat Komitmen Lindungi Orangutan Tapanuli dan Hutan Tapanuli

Pemko Bandung Tawarkan Sejumlah Proyek Strategis kepada Investor melalui Investor Day 2026

Polri Perkuat Sistem Pengaduan Kontinjensi Berbasis Digital untuk Percepat Respons Keamanan