Minggu, 05 Juli 2026

Indonesia Percepat Penambahan Dokter Spesialis demi Pemerataan Layanan Kesehatan

Sabtu, 31 Januari 2026 11:00 WIB
Indonesia Percepat Penambahan Dokter Spesialis demi Pemerataan Layanan Kesehatan
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin bersama jajaran pemerintah daerah, pimpinan rumah sakit, dan perguruan tinggi menunjukkan dokumen penandatanganan kerja sama pendidikan dokter spesialis pada RSPPU dalam Rakontek Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa T

Surakarta (buseronline.com) - Pemerintah pusat terus mempercepat penambahan jumlah dokter spesialis guna memastikan pemerataan layanan kesehatan di seluruh daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi kekurangan tenaga medis, terutama pada layanan prioritas seperti jantung, stroke, dan kanker yang masih terbatas di sejumlah wilayah.


Salah satu langkah strategis yang ditempuh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi serta rumah sakit daerah melalui program pendidikan dokter spesialis di Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU).


Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat ini Indonesia masih kekurangan sekitar 1.165 dokter spesialis dengan kompetensi tambahan di bidang penyakit prioritas. Padahal, setiap tahun ribuan pasien meninggal dunia akibat keterlambatan penanganan penyakit tersebut.


“Antrean untuk layanan prima bagi penderita jantung dan stroke masih sangat panjang di rumah sakit. Sedangkan golden period atau waktu krusial penanganannya hanya hitungan jam. Kalau layanan hanya ada di rumah sakit besar, tentu kasihan pasiennya,” ujar Budi saat Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Teknis (Rakontek) Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Hotel Mercure Solo, Kamis.


Menurutnya, dilansir dari laman Jatengprov, melalui pendidikan spesialis berbasis rumah sakit pendidikan, pemerintah berharap dapat mencetak lebih banyak dokter spesialis yang siap ditempatkan di daerah-daerah yang selama ini kekurangan tenaga medis.


“Para dokter itu nanti akan ditempatkan ke rumah sakit yang belum punya dokter spesialis,” jelasnya.


Kemenkes menargetkan pemenuhan kekurangan dokter spesialis dapat tercapai dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun ke depan. Namun, pemerintah berupaya mempercepat realisasinya agar layanan kesehatan masyarakat semakin merata.


Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan RSUD Prof Margono Soekarjo Purwokerto, RSUD Dr Moewardi Surakarta, serta Universitas Diponegoro. Kerja sama itu meliputi pembukaan program pendidikan spesialis bedah saraf, bedah anak, dan mikrobiologi.


Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, yang mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, menyampaikan apresiasi atas sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penguatan layanan kesehatan.


Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk menyatukan langkah agar pelaksanaan program kesehatan berjalan lebih efektif dan akseleratif.


“Selama 2025, sejumlah program kesehatan di Jawa Tengah berjalan cukup efektif, seperti program dokter spesialis keliling (Spelling) dan Cek Kesehatan Gratis. Mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi kita semua agar layanan kesehatan tahun 2026 lebih baik lagi,” kata Sumarno.


Pemerintah berharap penambahan dokter spesialis dapat memperpendek antrean pasien, mempercepat penanganan kasus darurat, serta meningkatkan akses layanan kesehatan berkualitas hingga ke daerah terpencil. (R)

Editor
: EM Bukit MKes
Tags
beritaTerkait
Irjen Pol Alberd TB Sianipar Resmi Jabat Kapolda Kalimantan Barat
Kemendikdasmen Perkuat LKP Cetak SDM Berdaya Saing Global
Indonesia dan Belarus Sepakat Perkuat Kerja Sama Kesehatan
Kemendikdasmen Sempurnakan Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
USU Buka Pendaftaran Seleksi Mahasiswa Mandiri Tahap II, Ini Jadwal dan Persyaratannya
Rico Waas: Indonesia City Expo Jadi Wadah Perkuat Produk Lokal Menuju Pasar Global
komentar
beritaTerbaru