Indonesia Percepat Penambahan Dokter Spesialis demi Pemerataan Layanan Kesehatan

Surakarta (buseronline.com) - Pemerintah pusat terus mempercepat penambahan jumlah dokter spesialis guna memastikan pemerataan layanan kesehatan di seluruh daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi kekurangan tenaga medis, terutama pada layanan prioritas seperti jantung, stroke, dan kanker yang masih terbatas di sejumlah wilayah.

Salah satu langkah strategis yang ditempuh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi serta rumah sakit daerah melalui program pendidikan dokter spesialis di Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU).

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat ini Indonesia masih kekurangan sekitar 1.165 dokter spesialis dengan kompetensi tambahan di bidang penyakit prioritas. Padahal, setiap tahun ribuan pasien meninggal dunia akibat keterlambatan penanganan penyakit tersebut.

“Antrean untuk layanan prima bagi penderita jantung dan stroke masih sangat panjang di rumah sakit. Sedangkan golden period atau waktu krusial penanganannya hanya hitungan jam. Kalau layanan hanya ada di rumah sakit besar, tentu kasihan pasiennya,” ujar Budi saat Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Teknis (Rakontek) Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Hotel Mercure Solo, Kamis.

Menurutnya, dilansir dari laman Jatengprov, melalui pendidikan spesialis berbasis rumah sakit pendidikan, pemerintah berharap dapat mencetak lebih banyak dokter spesialis yang siap ditempatkan di daerah-daerah yang selama ini kekurangan tenaga medis.

“Para dokter itu nanti akan ditempatkan ke rumah sakit yang belum punya dokter spesialis,” jelasnya.

Kemenkes menargetkan pemenuhan kekurangan dokter spesialis dapat tercapai dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun ke depan. Namun, pemerintah berupaya mempercepat realisasinya agar layanan kesehatan masyarakat semakin merata.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan RSUD Prof Margono Soekarjo Purwokerto, RSUD Dr Moewardi Surakarta, serta Universitas Diponegoro. Kerja sama itu meliputi pembukaan program pendidikan spesialis bedah saraf, bedah anak, dan mikrobiologi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, yang mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, menyampaikan apresiasi atas sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penguatan layanan kesehatan.

Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk menyatukan langkah agar pelaksanaan program kesehatan berjalan lebih efektif dan akseleratif.

“Selama 2025, sejumlah program kesehatan di Jawa Tengah berjalan cukup efektif, seperti program dokter spesialis keliling (Spelling) dan Cek Kesehatan Gratis. Mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi kita semua agar layanan kesehatan tahun 2026 lebih baik lagi,” kata Sumarno.

Pemerintah berharap penambahan dokter spesialis dapat memperpendek antrean pasien, mempercepat penanganan kasus darurat, serta meningkatkan akses layanan kesehatan berkualitas hingga ke daerah terpencil. (R)

Mentan Amran Pastikan Stok Beras Pengungsi Gempa NTT Aman hingga Satu Tahun

Guru PPPK Paruh Waktu Bisa Ikut Seleksi Jadi PPPK Penuh Waktu Mulai 2027

Kemenkes Gandeng Jerman dan Bayer Perkuat Pasokan Suplemen Ibu Hamil

KPK Tahan Eks Pejabat Pajak, Diduga Terima Gratifikasi Rp20,7 Miliar

O2SN 2026 Resmi Dibuka, 234.803 Murid Siap Unjuk Prestasi Olahraga

Kementan Gelontorkan Rp55,65 Miliar untuk Dorong Swasembada Bawang Putih di Lombok Timur